Jakarta -
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyikapi pemerintah Aceh yang resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Dave Laksono menilai sikap yang diambil Aceh sebagai langkah inisiatif.
"Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat," kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dave mengatakan dua lembaga yang dituju memang memiliki mandat kemanusiaan dan pengamalan yang panjang. Kendati demikian, Dave mengingatkan setiap kerja sama internasional mesti melibatkan koordinasi pemerintah pusat.
"Kedua lembaga tersebut memiliki mandat kemanusiaan dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana. Namun penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ungkapnya.
Legislator Golkar ini mengingatkan pemerintah pusat mesti menaruh prioritas pada pemulihan bencana di Aceh, termasuk ke Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menilai koordinasi yang baik dari semua pihak akan mempercepat proses pemulihan.
"Masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan," katanya.
Dave mengaku prihatin terhadap bencana yang dialami oleh masyarakat di utara Pulau Sumatera. Ia menilai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah hingga mitra internasional.
"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," kata Dave.
"Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak," sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang terjadi di Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.
Beberapa lembaga disebut sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.
(dwr/gbr)
