Jakarta, CNBC Indonesia - Tujuh negara NATO merespons keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Greenland. Bersama enam negara sekutunya, Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan setiap keputusan terkait wilayah tersebut hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland, bukan kekuatan luar.
Penegasan itu disampaikan dalam pernyataan bersama para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris. Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Arktik.
"Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland," bunyi pernyataan bersama tersebut, seperti dikutip Anadolu Agency, Jumat (9/1/2026).
Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi "prioritas utama bagi Eropa". Mereka menyebut sekutu-sekutu Eropa telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi untuk menjaga stabilitas kawasan yang kian strategis secara geopolitik dan militer.
"Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan," tegas para pemimpin.
"Ini adalah prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membelanya."
Meski menolak gagasan pengambilalihan Greenland, pernyataan tersebut tetap menegaskan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting. AS disebut memiliki peran strategis baik sebagai sekutu NATO maupun melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat yang diteken pada 1951.
Sikap senada juga disuarakan negara-negara Nordik. Menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan komitmen kolektif untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di Arktik.
"Kami telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui peningkatan kemampuan, aktivitas, kehadiran, serta kesadaran situasional," ujar mereka dalam pernyataan bersama.
Para menteri tersebut menyatakan dukungan terhadap peningkatan kehadiran dan kewaspadaan NATO di Arktik, seraya menekankan bahwa keamanan kawasan harus bertumpu pada penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.
Di sisi lain, pemerintah Greenland dan Denmark telah meminta pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengatakan pihaknya telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS menyusul pernyataan terbaru Trump mengenai Greenland.
"Kami telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam waktu dekat," kata Motzfeldt, seraya menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen juga diharapkan ikut serta. Ia mengungkapkan bahwa meski permintaan serupa telah diajukan sebelumnya, pertemuan tersebut belum terealisasi.
Trump sebelumnya berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Trump untuk "menghentikan ancaman tersebut."
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
