Jakarta, CNBC Indonesia -Thailand dan Kamboja kembali memanas. Kemarin, Thailand melancarkan serangan udara terbaru ke Kamboja, di perbatasan yang disengketakan.
Berikut tujuh fakta konflik dua tetangga RI itu, dirangkum Selasa (9/12/2025).
1.Kronologi
Ketegangan lama di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali meledak setelah militer Bangkok melancarkan serangan udara ke beberapa titik di sepanjang wilayah sengketa pada Senin. Serangan ini menandai eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bukti gencatan senjata yang diteken hanya hitungan bulan lalu kini praktis runtuh.
Militer Thailand mengatakan aksi itu dilakukan setelah pasukannya ditembaki oleh militer Kamboja di dua lokasi di Provinsi Ubon Ratchathani, Minggu dan Senin pagi. Satu tentara Thailand tewas dan 18 lainnya luka-luka dalam bentrokan terbaru tersebut.
"Dari pihak Thailand, operasi udara telah dimulai untuk menghantam sasaran militer di sejumlah area," demikian pernyataan resmi militer Thailand, sebagaimana dilansir Reuters.
Kamboja langsung membalas tuduhan itu. Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan militer Thailand melancarkan serangan fajar terhadap dua pos mereka setelah berhari-hari provokasi lintas perbatasan.
Kamboja menegaskan pihaknya tidak membalas tembakan. Kamboja menuduh Thailand berupaya memaksa munculnya perang terbuka.
Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan bahwa setidaknya empat warga sipil Kamboja tewas akibat penembakan yang dilakukan Thailand pada hari Senin pagi di provinsi perbatasan Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Ia juga menegaskan ekitar 10 warga sipil lainnya terluka, termasuk seorang jurnalis Kamboja yang terkena pecahan roket Thailand.
Sementara itu, serangan udara Thailand ke Kamboja membuat 35.000 orang dievakuasi. Belum ada pula laporan korban terbaru jet tempur Thailand di Kamboja.
2.Latar Belakang
Foto: via REUTERS/Agence Kampuchea Press
Bentrokan Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah lama terjadi. Ini merupakan warisan panjang dari persoalan batas negara yang tidak pernah selesai.
Perselisihan ini berasal dari peta yang dibuat Prancis pada tahun 1907 saat Kamboja masih menjadi koloni. Peta itu menetapkan batas yang menurut Kamboja legal, tetapi dianggap tidak akurat oleh Thailand.
Perbatasan kedua negara membentang sepanjang 817 kilometer (km), dengan sejumlah titik yang tidak pernah didemarkasi secara jelas. Setiap interpretasi berbeda atas peta kolonial itu membuka ruang gesekan yang terus berulang.
Sejarah mencatat ketegangan yang berulang, mulai dari baku tembak 2011 hingga berbagai insiden kecil yang memicu demonstrasi, pengerahan pasukan, dan pengungsian massal.
Adapun jika ditarik jauh ke belakang, permusuhan Thailand-Kamboja sudah muncul sejak abad ke-13, ketika Kerajaan Siam dan Kekaisaran Khmer saling berebut pengaruh dan wilayah.
Meski hubungan modern berupaya ditata ulang, kegagalan kerap terjadi. Warisan sejarah, identitas nasional, narasi budaya, serta ambisi geopolitik membuat kedua negara sulit benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu.
Sebenarnya, pusat konflik yang paling sensitif berada di sekitar Kuil Preah Vihear, kompleks candi Hindu abad ke-9-12 yang terletak di pegunungan Dângrêk. Kuil ini menghadap ke wilayah Kamboja, tetapi akses termudah menuju lokasi berasal dari sisi Thailand.
Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Preah Vihear berada dalam kedaulatan Kamboja, putusan yang sejak awal ditolak sebagian publik Thailand. Ketegangan meningkat lagi pada 2008 ketika Kamboja berhasil mendaftarkan kuil itu sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Langkah tersebut dianggap sebagai kemenangan besar Kamboja. Namun memicu kemarahan di Thailand yang merasa wilayah di sekitar kuil masih dipersengketakan.
Dalam periode 2008-2011, bentrokan artileri di sekitar kuil menewaskan belasan orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Kamboja bahkan kembali menggugat Thailand ke ICJ, yang pada 2013 menegaskan kembali putusan 1962, keputusan yang kembali mengejutkan Bangkok.
3.Respons PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin mendesak Kamboja dan Thailand untuk menahan diri setelah pertempuran kembali terjadi. Dalam pernyataan yang dibacakan juru bicara, Guterres "mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut".
"Berkomitmen kembali pada gencatan senjata yang ditengahi awal tahun ini," kata juru bicara Stephane Dujarric.
Foto: REUTERS/PRAJOUB SUKPROM
4.Respons Trump
Eskalasi Thailand dan Kamboja membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara. Sebelumnya di Oktober, kedua negara berjanji melakukan gencatan senjata di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, dihadapkan Trump.
"Mengharapkan pemerintah Kamboja dan Thailand untuk sepenuhnya menghormati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini," kata pejabat senior pemerintahan Trump dikutip Anadolu Agency.
"Presiden Trump berkomitmen untuk terus menghentikan kekerasan dan mengharapkan pemerintah Kamboja dan Thailand untuk sepenuhnya menghormati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini," kata pejabat berbicara dengan syarat anonim tersebut.
Foto: Tentara Kamboja (tengah) mengendarai sepeda motor mereka saat penduduk setempat mengungsi menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand di provinsi Preah Vihear pada 8 Desember 2025. (AFP/STR)
5.WNI
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh menyampaikan pembaruan terkait meningkatnya ketegangan di area perbatasan Kamboja-Thailand. KBRI mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau sedang berada di Kamboja untuk tetap waspada dan tidak terbawa kepanikan.
KBRI menekankan pentingnya mengikuti arahan otoritas setempat agar keselamatan WNI dapat terjaga. Setidaknya ada lima arahan yang harus dilakukan:
1.Tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kepanikan, serta menjaga kewaspadaan pribadi.
2.Mematuhi instruksi otoritas Kamboja, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan pergerakan atau pengamanan wilayah.
3.Menghindari perjalanan menuju daerah terdampak seperti Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Banteay Meanchey hingga kondisi kembali stabil.
4.Mengikuti perkembangan dari sumber informasi resmi, baik dari pemerintah Kamboja, media tepercaya, maupun kanal resmi KBRI Phnom Penh.
5.Melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id untuk memudahkan komunikasi dan pendataan.
KBRI Phnom Penh menambahkan bahwa pemantauan terhadap dinamika situasi di perbatasan akan dilakukan secara berkelanjutan. Komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai wilayah Kamboja juga diperkuat sebagai langkah antisipasi apabila diperlukan tindakan pelindungan lebih lanjut.
WNI yang memerlukan bantuan darurat atau layanan konsuler dapat menghubungi hotline pelindungan KBRI Phnom Penh. Mereka dapat melakukan kontak WhatsApp di +855 12 813 282, serta hotline konsuler di +855 61 844 661.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
