KPK mengungkapkan sudah melakukan 17 kali operasi tangkap tangan (OTT) hingga Juli 2026. Dari 17 kali OTT tersebut di tahun ini, KPK menyampaikan kasus pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dan kasus suap yang melibatkan mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dinilai yang paling menonjol.
"Yang menonjol, mungkin ya, itu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin begitu asset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
"Kemudian yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik mengatakan, kegiatan OTT merupakan gerbang awal pengungkapan peristiwa korupsi. Dari sana, kata dia, penyidik tentu akan melakukan pengembangan.
"Biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu," tuturnya.
Adapun 17 kegiatan OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026 sebagai berikut:
1 KPP Madya Jakarta Utara - Dwi Budi Iswahyu
Pada 9-10 Januari, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dari OTT ini KPK menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu.
2 Bupati Madiun - Maidi
KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, pada 19 Januari. Kasus yang menjerat Maidi berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
3 Bupati Pati - Sudewo
OTT ketiga di tahun ini dilakukan KPK terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, pada Selasa 20 Januari. Sudewo kena OTT KPK bersama dua camat, tiga kepala desa dan dua calon perangkat desa.
4 Kepala KPP Madya Banjarmasin - Mulyono
KPK melakukan OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono. Dalam OTT yang dilakukan pada Rabu 4 Februari ini, Mulyono kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait suap restitusi pajak.
5 Pejabat Ditjen Bea Cukai
Sehari setelah OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, KPK kembali melakukan OTT yang menyeret sejumlah pejabat pada Ditjen Bea Cukai. Pada OTT ini, awalnya ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada satu tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dari pihak pejabat Ditjen Bea Cukai.
6 Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
OTT berikutnya yang dilakukan KPK yakni terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta tiga pihak lainnya pada Kamis 20 Februari. OTT ini terkait kasus pengurusan sengketa lahan di Depok.
7 Bupati Pekalongan - Fadia Arafiq
Pada Selasa 3 Maret, KPK melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan yang turut mengamankan Bupati Fadia Arafiq. Kasus ini terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing. Dalam perkara ini, hanya Fadia seorang diri yang ditetapkan sebagai tersangka.
8 Bupati Rejang Lebong - M Fikri Thobari
Masih di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari. Fikri ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek.
9 Bupati Cilacap - Syamsul Auliya Rachman
Masih di bulan Maret, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL). Hasil OTT ini, KPK pun menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
10 Bupati Tulungagung - Gatut Sunu Wibowo
Selanjutnya, ada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap KPK pada Jumat (10/4). Bupati Gatut ditetapkan sebagai tersangka terkait pemerasan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
11 Kemenimipas - Wamen Silmy Karim
KPK juga melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni 2026. Kasus ini terkait pemerasan dan gratifikasi menyangkut izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Dari OTT ini, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka.
12 Bupati Muara Enim - Edison
KPK resmi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim. Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan gelar perkara usai melaksanakan OTT pada 8 Juni 2026.
13 Anggota BPK
OTT ke-12 dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah ASN pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus ini terkait dugaan suap untuk mengubah penilaian BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Muara Enim.
14 Bupati Kuansing - Suhardiman Amby
OTT selanjutnya dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby pada 29-30 Juni 2026. Suhardiman terjerat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.
15 Bupati Langkat - Syah Afandin
Selanjutnya, ada OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin. OTT ini terkait suap proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim). Kemudian juga gratifikasi terkait pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah sebanyak Rp 3,5 miliar.
16 Bupati Sukoharjo - Etik Suryani
Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga terjaring OTT KPK tahun ini. OTT ini tekait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
17 Bupati Lombok Barat - Lalu Ahmad Zaini
Terbaru, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lombok Barat. Dalam OTT ini, KPK menetapkan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka main proyek serta suap.
Tonton juga video "Lalu Ahmad Minta Kumpulkan Rp 750 Juta Jelang Lebaran Buat Beli Tanah"
(kuf/ygs)
