10.000 Buruh Bakal Demo Besar-besaran di Depan Istana Hari Minggu Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh bakal menggelar aksi nasional di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 1 Juni 2025 mendatang. Mengemukakan beberapa tuntutan terkait maraknya PHK yang terjadi saat ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan setidaknya ada 103 bus massa yang sudah terupdate bakal mengikuti aksi, mulai dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk pekerja di kawasan Jabodetabek akan mengerahkan ribuan pengendara motor.

"Sampai tadi pagi (jumlah) massa ada 8.000 yang dikerahkan, target kami sampai hari H akan sampai 10.000 pada aksi unjuk rasa di Istana Negara," kata Ristadi, dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).

Ristadi membeberkan beberapa tuntutan buruh dalam aksi itu. Pertama, meminta pemerintah melakukan pencegahan meluasnya PHK dan melindungi industri padat karya juga aneka industri lainnya di luar negeri.

Rencananya aksi dilakukan long march dari gambir hingga titik akhir di depan Istana Merdeka. Adapun beberapa tuntutan yang diminta antara lain :

1. Berantas praktik ilegal impor dan hukum pelaku-pelakunya.
2. Perketat aturan impor untuk lindungi keberlangsungan industri dalam negeri, seperti segera revisi permendag No. 8/2024 sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Prabowo dalam forum sarasehan ekonomi nasional.
3. Lakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja.
4. Secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia yang masih menganggur
5. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum/law enforcement

Ristandi melihat realisasi PHK yang terjadi itu lebih dari data yang kini dirilis oleh beberapa pihak, dimana Kementerian Ketenagakerjaan menunjukan angka 26.455 kasus hingga Mei 2025. Sedangkan KSPN 61.351 kasus dan APINDO 73.992 kasus (Januari - Maret).

"Fakta dilapangan banyak perusahaan yang tidak mau melaporkan atau dipublikasi terjadi PHK diperusahaanya, dengan alasan untuk menjaga trust perbankan, buyer dan citra bisnisnya," katanya.

"Dengan demikian kami berani simpulkan bahwa jumlah PHK riil di lapangan lebih besar dai data PHK yang sudah terpublikasi di atas," tambahnya.

(emy/wur)

Next Article Bos Buruh Minta Tolong Ini Agar Korban PHK Sritex Bisa Sambung Hidup