Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un kembali terpilih sebagai presiden komisi urusan negara. Ini setelah mayoritas anggota badan legislatif mendukungnya dengan porsi 99,93% suara.
"Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) Republik Demokratik Rakyat Korea memilih kembali Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Korea pada Sidang Pertama," sebagaimana dilansir Channel News Asia dari kantor berita pemerintah Korut, KCNA, dikutip Selasa (24/3/2026).
Proses pemungutan suara yang digelar dalam sidang ke-15 SPA pads 22 Maret 2026 itu melibatkan 687 wakil rakyat yang terpilih, serta warga Korut yang berusia di atas 17 tahun. Mereka diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak satu-satunya kandidat yang diajukan oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Setelah prosesi pemungutan suara dilakukan, 99,93% suara para pemilih mendukung pemimpin tertinggi Korea Utara itu sebagai presiden komisi urusan negara, dan hanya 0,07% yang menentang. Adapun tingkat partisipasi proses pemungutan yang diklaim KCNA sebesar 99,99%.
The Sun juga melaporkan bahwa KCNA menyebut hasil pemilihan di SPA mencerminkan "keinginan dan kepercayaan diri yang kuat dari warga Korut untuk dapat mempertahankan sistem politik negara mereka yang gemilang". Sedangkan Reuters menggambarkan badan legislatif Korut yang menggelar sidang pemilihan Kim itu hanya berfungsi sebagai stempel karet dan secara formal menyetujui kebijakan negara selama ini.
SPA pun biasanya bersidang setelah Kongres Partai Buruh digelar. Ini untuk mengubah keputusan partai menjadi undang-undang.
Pesan "Nuklir" ke Dunia
Usai terpilih, Kim Jong Un kembali menegaskan negaranya akan terus diperkuat dengan persenjataan nuklir. Sehingga status negara bersenjata nuklir tak akan diubah.
"Kami akan terus secara tegas memperkuat status kami sebagai negara bersenjata nuklir sebagai jalan yang tidak dapat diubah, sambil secara agresif meningkatkan perjuangan kami melawan kekuatan-kekuatan yang mengambil sikap bermusuhan," ujarnya dalam pidato di gedung parlemen, Pyongyang, sebagaimana dilansir AFP.
Dalam pidato panjang yang dilaporkan kantor berita pemerintah Korut, KCNA, pemimpin generasi ketiga itu membahas berbagai isu. Mulai dari senjata nuklir, kebijakan pertahanan, hingga target-target ekonomi maupun hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).
"Sesuai dengan misi yang diamanatkan oleh Konstitusi Republik ...., semakin memperluas dan memajukan kemampuan penangkal nuklir untuk pertahanan diri kami," katanya, merujuk pada senjata nuklir.
Dalam momen pidato itu, cucu dari pendiri Korut, Kim Il Sung itu menilai penguatan kapasitas persenjataan nuklir dapat dibenarkan untuk mempertahankan status Korut sebagai negara bersenjata nuklir. Ia menyebut, Korut. memiliki "kesiapan yang presisi" dalam penguatan senjata nuklir untuk menghadapi "ancaman strategis".
Terkait hubungan dengan Korsel, Kim yang mengambil kekuasaan di Korut setelah kematian ayahnya Kim Jong Il pada 2011, menyebut negara tetangga itu sebagai negara yang paling mengambil sikap bermusuhan dengan Korut. Karenanya, ujarnya, mereka harus siap " membayar tanpa ampun, tanpa sedikit pun pertimbangan, atau keraguan, apabila ada tindakan yang merugikan republik kami".
Pernyataan Kim yang menargetkan Seoul ini muncul meskipun Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, seorang pemimpin yang cenderung moderat dan mulai menjabat pada Juni, berulang kali mengajukan dialog tanpa prasyarat. Pyongyang mengabaikan upaya tersebut.
Target Ekonomi Naik 1,5 Kali Lipat
Di bidang ekonomi, Kim menguraikan target untuk meningkatkan output industri hingga 1,5 kali lipat. Dalam periode rencana lima tahun berikutnya, Korut ia sebut tersebut "harus secara signifikan memperkuat fondasi pengembangan seluruh sektor industri", guna "meningkatkan produksi industri sekitar 1,5 kali lipat".
Ia menyatakan bahwa telah terjadi "kemajuan yang jelas dalam pertumbuhan ekonomi" selama lima tahun terakhir. "Selama lima tahun terakhir, kami telah merenovasi mesin pabrik-pabrik utama... sambil mengatasi berbagai kesulitan dan penyimpangan," ujarnya.
Pencapaian tersebut ia anggap telah "menghancurkan... klaim palsu dari kekuatan bermusuhan bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa meninggalkan senjata nuklir," katanya.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
