Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 harus mampu menghasilkan data yang rinci dan komprehensif. Dengan begitu, kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dapat tepat sasaran.
"Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Lestari menambahkan, SE 2026 harus menghasilkan data yang rinci agar bisa menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan data yang rinci, kata Lestari, kebijakan yang lahir tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran dan responsif terhadap hambatan yang dihadapi perempuan. Menurutnya, tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan akan berjalan di tempat.
"Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan 'tembok kaca' struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis," tegasnya.
Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tercatat kesenjangan yang masih lebar. Adapun tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai sekitar 56,63%, sementara itu laki-laki berada di angka 84,40%.
Selain itu, Lestari menyoroti 61% perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian, masih adanya ketimpangan upah dengan rata-rata upah buruh perempuan tercatat Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dari laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta.
Menurut Lestari, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan BPS merupakan langkah maju. Terlebih program ini turut menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan.
"Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Lestari mengungkapkan data yang lebih tajam akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program-program yang telah berjalan.
Ia berharap data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan TPAK perempuan yang lebih baik, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat," pungkasnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026. Secara umum, kegiatan ini bertujuan mengumpulkan dan menyajikan data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha di Indonesia.
(anl/ega)
