Jakarta -
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro menanggapi protes pemotongan transfer ke daerah (TKD). Dia meminta para kepala daerah bersabar terkait kebijakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 itu.
"Kita minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati untuk bersabar dulu, karena memang kondisi fiskal kita, kondisi pendapatan negara kita, belum maksimal," kata Fauzi kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Dia kemudian mengatakan jika pendapatan negara sudah maksimal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membantu agar TKD setidaknya tidak berkurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan janji Pak Menteri Keuangan, kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah," tutur Fauzi.
Fauzi menjelaskan, alasan pemangkasan TKD adalah karena angka pendapatan negara tidak mengalami kenaikan signifikan. Sebab, adanya program-program baru pemerintah.
"Belanja negara kita bertambah, terutama ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan-unggulannya itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi," jelasnya.
Namun, menurutnya, pemangkasan TKD bukan jadi alasan kepala daerah tidak merealisasikan janji kampanyenya. Kepala daerah, lanjutnya, bisa memanfaatkan potensi untuk menggerek pendapatan asli daerah (PAD) baik dari pajak, maupun retribusi.
"Persoalan mengatakan janji kampanye nggak terealisasi. Ya menurut saya kan, siapa yang berjanji, siapa yang realisasi. Jangan sampai berjanji memberikan harapan yang tidak pasti," ujar Fauzi.
Terkait itu, Fauzi menyotori janji kepala daerah yang seringkali tak masuk akal saat berkampanye. Menurutnya, para kepala daerah harus memahami kondisi fiskal dan keuangan daerahnya sebelum mencalonkan diri.
"Kalau orang mau jadi calon, ini kan janjinya kadang-kadang nggak masuk akal. Nah jangan sampai kita mau calon bupati, gubernur, kepala daerah itu, harus juga paham dengan kondisi fiskal atau keuangan daerah masing-masing. Sehingga antara yang kita bicarakan harus sesuai," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didatangi kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tercatat sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir.
Kedatangannya para kepala daerah ini untuk menolak pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan di 2026. Pemotongan itu disebut sangat memberatkan.
Purbaya pun menilai kemarahan itu normal karena anggaran yang diberikan lebih kecil. Hanya saja ia meminta Pemda perbaiki dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Selasa (7/10).
"Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," tambahnya.
TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
(ond/isa)
