Jakarta -
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan pelayanan pemerintahan berjalan normal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Fadia Arafiq dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Yulian Akbar. Ia menuturkan juga menunggu proses dari KPK terkait OTT yang menjerat Fadia.
"Di bidang kesehatan, pendidikan, pasar-pasar, UKM, UMKM, perizinan dan seterusnya masih berjalan dengan baik. Kami di internal pemerintahan sudah terbiasa berbagi tugas. Bila satu berhalangan, yang lain mengerjakan," jelasnya ditemui di pintu masuk kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pekalongan, dilansir detikJateng, Rabu (4/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, koordinasi antara asisten dan kepala dinas tetap dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tidak terganggu.
Sukirman juga menyinggung sejumlah ruangan di kantor Setda yang tidak bisa digunakan karena masih disegel KPK. Ia berkata ada tiga bagian yang sementara dialihkan penggunaannya.
"Ruangan-ruangan itu, sudah kita alihkan. Pak Asisten langsung berinisiatif. Untuk ruangan Bupati dan Sekda saat ini masih dijaga," katanya.
Sukirman mengaku belum mengetahui secara detail perkembangan proses hukum, termasuk jumlah pejabat Pemkab Pekalongan yang dibawa untuk pemeriksaan.
"Terus terang kami juga belum tahu detailnya seperti apa. Bahkan rekan-rekan yang dibawa ke Jakarta pun by name-nya kami belum mendapat informasi jelas. Kami masih menunggu petunjuk dari Pak Gubernur serta proses dari KPK," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya di sini.
Lihat juga Video KPK Sita Kendaraan dan Barang Elektronik di OTT Bupati Fadia Arafiq
(rdp/idh)
