Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana ambisius Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland mulai memasuki babak baru yang serius. Berdasarkan laporan terbaru NBC Nrws, para ahli dan mantan pejabat AS memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan Washington untuk membeli wilayah otonom milik Kerajaan Denmark tersebut bisa mencapai US$ 700 miliar atau setara dengan Rp 11.760 triliun (asumsi kurs Rp 16.800/US$).
Angka fantastis ini muncul seiring dengan langkah Trump yang menugaskan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menyusun proposal resmi pembelian wilayah seluas 800.000 mil persegi tersebut. Nilai US$ 700 miliar tersebut setara dengan lebih dari setengah anggaran tahunan Departemen Pertahanan AS.
Prioritas Keamanan Nasional Bagi Trump, memiliki Greenland bukan sekadar urusan properti, melainkan prioritas keamanan nasional. Pulau ini dipandang sebagai penyangga strategis di Arktik untuk menghadapi lawan-lawan utama AS, seperti Rusia dan China.
"Saya ingin membuat kesepakatan dengan mereka," ujar Trump kepada wartawan, Minggu waktu setempat. "Itu lebih mudah. Tapi bagaimanapun juga, kita akan mendapatkan Greenland."
Namun, keinginan ini ditanggapi dengan penolakan keras. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menegaskan posisi negaranya saat tiba di Washington untuk bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance dan Menlu Marco Rubio pada Rabu (14/1/2026).
"Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari Amerika Serikat," tegas Motzfeldt. "Kami memilih Greenland yang kami kenal sekarang-sebagai bagian dari Kerajaan Denmark."
Meskipun Presiden Trump bersikeras ingin memiliki Greenland secara absolut layaknya aset properti, sejumlah pejabat administrasi dan sekutu Gedung Putih mulai menjajaki opsi yang dianggap lebih realistis dan minim risiko diplomatik.
Salah satu alternatif utama yang sedang dipertimbangkan adalah pembentukan kesepakatan Compact of Free Association, sebuah model kerja sama serupa yang telah dijalankan AS dengan negara-negara Pasifik seperti Kepulauan Marshall dan Palau.
Dalam skema ini, Washington akan memberikan bantuan finansial besar-besaran secara rutin sebagai imbalan atas hak eksklusif kehadiran militer dan kendali keamanan di wilayah tersebut.
Pilihan ini dipandang lebih efisien karena diperkirakan memakan biaya sekitar US$ 500 miliar hingga US$ 700 miliar (Rp 8.400 triliun hingga Rp 11.760 triliun), yang meski tetap fantastis, dianggap jauh lebih tidak sekonfrontatif upaya pembelian kedaulatan penuh atau penggunaan kekuatan militer yang berisiko memecah aliansi NATO.
Sementara itu, ketegangan diplomatik ini mulai berdampak pada kondisi psikologis warga setempat. Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, Naaja Nathanielsen, mengungkapkan bahwa retorika Trump yang mengisyaratkan pengambilan Greenland "dengan satu atau lain cara" telah memicu kecemasan hebat.
"Masalah ini benar-benar memenuhi agenda diskusi di setiap rumah tangga. Tekanannya sangat besar, dan orang-orang merasakan dampaknya hingga sulit tidur," kata Nathanielsen dalam konferensi pers di London.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
