Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Suriah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi usai pertempuran sengit di timur laut negara itu. Kesepakatan mencakup penarikan pasukan SDF dari wilayah barat Sungai Eufrat serta integrasi mereka ke dalam militer Suriah.
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan perjanjian ini membuka jalan bagi kembalinya institusi negara ke tiga provinsi strategis yang sebelumnya dikuasai SDF, yakni al-Hasakah, Deir Az Zor, dan Raqqa.
"Kami menasihati suku-suku Arab kami untuk tetap tenang dan membiarkan pelaksanaan ketentuan kesepakatan ini," ujar al-Sharaa di Damaskus, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (19/1/2026).
Media pemerintah Suriah menyebut pemerintah pusat juga akan mengambil alih kendali perbatasan, ladang minyak, dan gas, termasuk fasilitas yang sebelumnya dijaga SDF. Administrasi SDF terkait tahanan dan kamp ISIS turut diintegrasikan ke dalam struktur negara.
Kesepakatan ini tercapai setelah bentrokan selama beberapa hari memperebutkan pos strategis dan sumber energi di sepanjang Sungai Eufrat. Militer Suriah dilaporkan merebut sejumlah kota dan aset vital, termasuk ladang minyak terbesar di negara itu.
Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyambut baik kesepakatan tersebut. Dalam unggahan di X, ia menyebut gencatan senjata ini sebagai "titik balik penting, di mana mantan musuh merangkul kemitraan daripada perpecahan."
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan dukungan Ankara kepada Damaskus, menegaskan bahwa penghapusan terorisme dari Suriah penting bagi stabilitas kawasan. Turki selama ini menentang SDF karena menganggapnya terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Sementara itu, media Kurdi melaporkan pimpinan SDF Mazloum Abdi dijadwalkan mengunjungi Damaskus untuk membahas implementasi kesepakatan, termasuk penarikan pasukan dari Deir Az Zor dan Raqqa.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
