Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan ke-26 dan ke-30 Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berbicara tentang pentingnya disiplin pengelolaan fiskal hingga gejolak perekonomian global, termasuk yang dipicu oleh kebijakan tarif dagang resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam Oxford Policy Podcast.
Di podcast yang dipandu dua peserta The Blavatnik School of Government Oxford University, Diego Peñaranda dan Marc Naro, Sri Mulyani mulanya ditanya tentang pengalamannya mengelola fiskal dalam satu dekade terakhir hingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas ekonomi ke-7 terbesar dunia, beserta pandangannya terkait tantangan yang perlu dihadapi Indonesia dalam satu dekade ke depan.
Merespons pertanyaan itu, Sri Mulyani menyebut Indonesia memang negara besar dengan kapasitas penduduk 265 juta orang dan wilayah negara kepulauan yang sangat luas. Selama satu dekade terakhir, ia tegaskan ekonomi Indonesia telah mampu berjalan di atas kebijakan fiskal dan moneter yang dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan.
"Inflasi yang cukup rendah, dan nilai tukar yang relatif stabil sehingga memungkinkan ekonomi untuk tumbuh dengan baik," ungkap Sri Mulyani dalam podcast yang tayang di Youtube, dikutip Senin (23/2/2026).
Ekonomi Indonesia menurutnya juga telah mampu dengan kuat menahan berbagai gejolak global hingga kini, diiringi dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki berbagai masalah struktural seperti meningkatkan daya saing dan produktivitas dengan menjaga anggaran belanja pendidikan sebesar 20% dalam APBN, hingga memastikan kapasitas fiskal cukup untuk menjaga sisi kesehatan masyarakat yang didominasi demografi muda.
Pada saat yang sama, pemerintah dalam satu dekade terakhir kata dia terus mampu membangun infrastruktur, mereformasi Kementerian Keuangan, mereformasi sektor keuangan, dan juga institusi lain untuk memperkuat kebijakan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia demi pertumbuhan yang lebih kuat.
"Semua ini dirancang agar Indonesia dapat melepaskan banyak kekuatan pertumbuhan, tidak hanya didominasi oleh publik, oleh pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi sektor swasta," tegasnya.
Oleh sebab itu, ketika ditanya lebih lanjut tentang pentingnya disiplin fiskal sebagai pondasi pembangunan, ia menganggap hal itu merupakan persyaratan utama untuk menciptakan perekonomian suatu negara berkelanjutan dan terhindar dari krisis.
"Fondasi bagi negara manapun untuk berkembang adalah stabilitas, juga keberlanjutan. Ini adalah syarat mutlak agar pembangunan dapat terjadi. Tanpa itu, jika Anda tidak memiliki stabilitas dan tidak berkelanjutan secara finansial, negara akan berada dalam sebuah krisis," ungkap Sri Mulyani.
"Jika Anda tidak memiliki stabilitas dan keberlanjutan kebijakan makroekonomi atau pembiayaan Anda, dalam hal ini Anda akan memasuki krisis. Dan ketika Anda berada dalam sebuah krisis, maka akan sulit untuk membuat kemajuan, apakah itu dalam hal menciptakan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan," paparnya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengakui, syarat mutlak dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal tidaklah cukup untuk memajukan perekonomian negara. Karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi struktural, baik itu reformasi pada daya saing, reformasi pada sistem peradilan, tenaga kerja, perdagangan, hingga investasi.
"Agar Anda dapat terus tumbuh. Jadi apa yang saya katakan adalah bahwa disiplin fiskal adalah syarat mutlak, tetapi tidak cukup. Bahkan untuk syarat mutlak ini, Anda bertanya apakah ini sulit. Tentu saja ini sulit," ungkap Sri Mulyani.
Terlebih lagi, Sri Mulyani mengingatkan, untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara, dibutuhkan belanja yang besar di tengah terbatasnya kapasitas fiskal. Maka, untuk menangani hambatan itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan menjaga kredibilitas serta kebijakan yang secara teknis kuat, berbasis bukti, serta mampu dikomunikasikan ke publik dengan baik.
"Biasanya dalam setiap kebijakan, pihak yang mendapatkan manfaat, akan diam. Pihak yang menderita akan menyuarakan penolakan dengan sangat kuat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini mudah. Indonesia telah melalui hal itu," tuturnya.
Tarif Dagang RI-AS
Adapun terkait masalah global yang kini telah membuat tatanan multilateralisme melemah dan menciptakan tingginya ketidakpastian ekonomi, seperti perang tarif dagang yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump, Sri Mulyani ditanya soal alasannya menolak klausul-klausul yang justru merugikan Indonesia selama periode negosiasi tarif, atau yang disebut dengan poison clauses.
Merespons pertanyaan itu, Sri Mulyani menegaskan, perundingan yang tak lagi menggunakan aturan dunia, seperti yang selama ini dikoordinasikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, memang harus menguntungkan satu sama lain, karena sifatnya bilateral, bukan hanya menaati kehendak satu pihak saja.
Ia mencontohkan, AS sebetulnya memiliki daftar panjang tentang perlunya Indonesia menangani berbagai masalah hambatan non-tarif. Namun, menurutnya keinginan AS supaya Indonesia menyelesaikan masalah non-tarif sangat selaras dengan upaya reformasi iklim perdagangan dan investasi di dalam negeri.
"Jadi kita ingin mereformasi banyak dari apa yang Anda sebut kemudahan berbisnis, perdagangan, dan investasi, karena hambatan non-tarif, secara langsung atau tidak langsung, sebenarnya memengaruhi daya saing ekonomi kita, terutama kemampuan untuk menarik modal, serta untuk mendirikan perusahaan yang kompetitif di Indonesia," ucap Sri Mulyani.
Sedangkan tentang masalah tarif dagang itu sendiri, ia menganggap Indonesia juga memiliki komoditas yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama juga memiliki daftar kebutuhan komoditas tertentu yang hanya bisa dipenuhi dari impor, seperti gandum, kedelai, hingga minyak dan gas atau migas, dan pesawat terbang dari AS.
Karenanya, dalam negosiasi tarif dagang, yang menjadi acuan penting ialah bingkai kesepakatan dalam konteks memperkuat hubungan yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak, bukan melarang masuknya komoditas yang saling dibutuhkan kedua negara melalui pengenaan tarif tinggi yang dikenakan secara timbali balik.
"Jadi, ini semua adalah bidang-bidang yang ingin kita gunakan peluangnya untuk bernegosiasi, tidak benar-benar membingkainya dalam konteks tarif sebagai hubungan yang saling melarang, tetapi lebih kepada memperkuat hubungan yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga sempat ditanya pandangannya soal kemunculan Dewan Perdamaian alias Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. Sri Mulyani menganggap, kehadiran institusi alternatif sah-sah saja selama mampu memberikan solusi pada masalah yang ingin diselesaikan secara bersama.
"Saya rasa inisiatif apa pun yang akan memperkuat dan membuat lebih efektif kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, baik secara global maupun regional, harus disambut baik," ucap Sri Mulyani.
Ia menganggap pada akhirnya, masalah pembiayaan pembangunan, termasuk masalah kebutuhan pendanaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi digital, hingga keamanan sangatlah besar. Tapi, tentu tidak akan ada sumber daya yang memadai, yang hanya mampu dipenuhi oleh satu institusi, meskipun institusi ini berskala global, seperti Bank Dunia atau IMF.
"Jadi inisiatif lain apa pun yang mencoba untuk benar-benar menciptakan mekanisme ini, memobilisasi sumber daya, menciptakan tata kelola yang lebih baik, memperkuat pemberian layanan, saya rasa harus disambut baik," kata Sri Mulyani.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
