Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan di lingkaran terdekat Presiden Indonesia pernah terjadi di masa Orde Baru. Konflik itu melibatkan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, Ali Moertopo, dengan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soemitro.
Keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar di sekitar Soeharto, tetapi berada di jalur kekuasaan yang berbeda.
Ali Moertopo sejak 1968 menjadi salah satu Aspri dengan keleluasaan mengelola berbagai operasi intelijen dan operasi khusus (Opsus). Meski hanya berpangkat Mayor Jenderal atau bintang dua, pengaruhnya sangat besar karena menjadi salah satu orang kepercayaan utama Soeharto.
Sementara Soemitro menjabat sebagai Pangkopkamtib sejak 1971. Sebagai jenderal bintang empat, dia memegang kewenangan luas untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, termasuk menghadapi ancaman subversi dan pemberontakan.
Benturan antar keduanya mulai muncul dari 1971 karena wilayah kerja yang kerap bersinggungan. Soemitro menilai keberadaan Opsus yang dipimpin Ali Moertopo berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga intelijen lain.
"Dengan adanya Opsus, bisa terjadi konflik kepentingan antarintel, misalnya dengan Bakin atau Intel Kopkamtib, sehingga wilayah pekerjaan mereka overlapping. Kadang-kadang terjadi ketegangan yang sebenarnya tak perlu," ujar Soemitro dalam biografinya Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994).
Di sisi lain, rekan dekat Ali Moertopo, Jusuf Wanandi dalam kesaksian berjudul Menyibak Tabir Orde Baru (2015) menilai, Soemitro juga berupaya memperluas pengaruh melebihi tugas formal yang dimiliki. Dalam catatannya, pria kelahiran Probolinggo itu disebut kerap bertindak layaknya koordinator pemerintahan sehari-hari dan sering memanggil para menteri ke kantornya. Padahal, bukan bertindak sebagai presiden.
"Pada awal tahun 1970-an, dia bersikap bagaikan orang kepercayaan Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan dan sering memanggil menteri-menteri ke kantornya," ungkap Jusuf Wanandi.
Besarnya pengaruh kedua tokoh itu sampai memunculkan kecurigaan di antara mereka. Masing-masing pihak diduga menaruh curiga bahwa lawannya memiliki ambisi politik lebih besar, bahkan berpotensi menjadi pesaing Soeharto. Kubu Ali menduga Soemitro ingin menyaingi presiden. Waktu itu beredar dokumen yang mengungkap keinginan Soemitro menjadi presiden. Begitu pula Soemitro yang pernah memperingatkan Ali Moertopo secara langsung.
"Jangan kamu mengadakan machtsvorming (pembentukan kekuatan) dengan tujuan untuk menjatuhkan dia (Soeharto). Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan berhadapan dengan saya," tegas Soemitro.
Seiring waktu, konflik keduanya makin meluas. Menurut kesaksian Jusuf Wanandi, Soemitro sampai menarik tentara dari rumah Ali dan melakukan penyadapan. Ini membuat banyak orang tak dikenal merangsek masuk ke kediaman sang intel. Lalu, rekan Ali, Soedjono, disebut 'persona non grata' atau orang yang tidak diinginkan.
Lalu, Ali balik melawan dengan mengadukan langsung sikap Pangkoptamtib ke presiden, termasuk soal penarikan pasukan dan keinginan Soemitro menarik dukungan mahasiswa.
Tak ingin konflik keduanya membesar, Soeharto turun tangan. Pada akhir 1973, dia memanggil Moertopo, Soemitro, dan beberapa jenderal lain untuk menyelesaikan masalah ini.
"Siapapun yang punya ambisi menggantikannya (Soeharto) harus melaksanakan secara konstitusional sehingga Indonesia tidak seperti negara Amerika Latin yang melakukan pemimpin melalui kudeta," ungkap Soeharto.
Namun, persaingan tersebut berakhir setelah Kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974. Menurut Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service (2008), kerusuhan besar yang dipicu demonstrasi mahasiswa itu membuat citra Soeharto tercoreng. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dianggap bertanggung jawab. Dia pun memilih mengundurkan diri, termasuk menolak jabatan Dubes AS.
Setelah mundur, Soemitro mengaku sempat mengonfrontasi Ali Moertopo yang dituding berada di balik upaya merusak nama baiknya, termasuk diduga merancang kerusuhan.
"Saya perintahkan kamu untuk merusak nama saya. Rusakkan! Ini perintah, bukan permintaan," tegas Soemitro kepada Ali.
Setelah Malari, Soeharto melakukan perombakan besar. Orang-orang dekat Soemitro dipindahkan dari posisi strategis, sementara Ali Moertopo juga kehilangan sebagian pengaruhnya setelah struktur Aspri dibubarkan dan dirinya dipindahkan ke BAKIN. Sejak saat itu, Soeharto tak lagi mengizinkan para pembantunya punya kuasa sangat besar.
(mfa/mfa)
Add
as a preferred
source on Google
