Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 100 Giga Watt (GW) mencapai US$ 100 miliar setara Rp 1.772 triliun (asumsi kurs Rp 17.722 per US$). Target penyelesaiannya dicanangkan dalam 3 tahun mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelaraskan seluruh perencanaan kelistrikan nasional untuk mendukung pencapaian target tersebut. Menurutnya, pendanaan jumbo tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama keterlibatan dari pihak internasional dan perusahaan swasta.
"Tentu saja kolaborasi internasional dan sektor swasta sangat diperlukan, investasi dari sektor swasta diproyeksikan akan sangat besar namun kami memerlukan lebih dari US$ 100 miliar investasi," jelas Eniya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, dikutip Senin (25/5/2026).
Pemerintah menargetkan mayoritas pendanaan proyek PLTS tersebut bersumber dari skema produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungannya, keterlibatan pihak swasta diharapkan mampu menopang hingga 70% dari total kebutuhan investasi yang diperlukan. "Saya rasa 70% berasal dari IPP sehingga sektor swasta akan bergabung dalam program besar ini," lanjut Eniya.
Fokus utama dari pembangunan 100 GW PLTS tersebut diarahkan untuk menekan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini mendominasi wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dipandang krusial secara keekonomian karena biaya penyediaan listrik dari bahan bakar diesel di daerah terpencil tergolong sangat mahal.
"Jadi bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah bagaimana mengurangi penggunaan diesel di bagian timur Indonesia. Jika kita bicara penggunaan diesel, ada biaya lebih dari 1 dolar per kilowatt-hour di beberapa lokasi di negara kita," jelasnya.
Melalui pengalihan ke energi surya, pemerintah optimistis dapat menekan angka impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat indeks ketahanan energi nasional yang saat ini berada di level 6,7. Kementerian ESDM berkomitmen terus menyederhanakan regulasi guna mempermudah masuknya investasi di sektor energi baru terbarukan.
"Kami telah memperkuat regulasi kami untuk membuat investasi yang mudah, bisnis yang mudah, dan tidak ada lagi regulasi dan perizinan yang panjang," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke energi hijau salah satunya dengan target pembangunan PLTS kapasitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapasitas terpasang hingga 100 GW setidaknya pada 2029 mendatang.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan listrik dari energi surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
"Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya," ujar Prabowo dalam acara Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi konflik dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan energi nasional.
"Bagi kami, hal ini lebih mendesak karena situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kami," tegas Prabowo.
Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
