Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana sebesar Rp 60 triliun yang telah disiapkan pemerintah untuk pulihkan Sumatra Pascabencana belum terpakai sepenuhnya. Pasalnya, pembangunan infrastruktur pascabencana dilakukan secara bertahap.
Seperti yang diketahui, dana sebesar Rp 60 triliun tersebut merupakan hasil dari efisiensi belanja-belanja kementerian atau lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
"Yang keuangan cuma ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita udah siapin Rp 60 triliun ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/5/2026).
Purbaya menjelaskan, dana tidak menjadi masalah dalam proses pemulihan pasca bencana. Kendati demikian, banyak kementerian/lembaga tidak mengajukan dokumen yang lengkap ketika meminta anggaran.
Maka dari itu, pihaknya menyiapkan tim khusus untuk menindaklanjuti anggaran yang masih belum dicairkan akibat dokumen yang belum lengkap.
"Saya bilang ke Dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di follow-up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya. Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap-siap lagi," ujarnya.
"Jadi saya harapkan sih dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana, ini akan lebih cepat, jadi nggak usah takut. duitnya ada, ada," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan menyampaikan realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp256,8 triliun per 30 April 2026 atau setara 37,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp693 triliun.
"TKD yang kami salurkan Rp256,8 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Penyaluran pada bulan April ini didorong oleh DBH, DAU, DAK nonfisik, Dana Otsus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatra. Sementara itu, sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.
Dalam tayangan paparan Purbaya, tercatat capaian proses percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatra. Dari dua tahapan, tahap I disalurkan Rp 4,4 triliun, tanpa syarat salur. Kemudian, tahap II besarannya telah mencapai Rp 3,1 triliun. Penyaluran dilakukan pada Maret 2026, tanpa syarat salur.
Penyaluran tahap III dilakukan pada April 2026. Realisasinya Rp 3,1 triliun, tanpa syarat salur. Dengan percepatan realisasi dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatra, realisasi TKD wilayah ini Rp 42,96 triliun atau 48% dari pagu atau lebih tinggi dari rata-rata program.
Rinciannya, tambahan alokasi anggaran TKD 2026 Rp 10,65 triliun untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Tambahan tersebut sudah disalurkan dengan penyaluran terakhir dilakukan pada bulan April 2026 Rp 3,1 triliun.
Kemenkeu juga memberikan catatan untuk tambahan Otsus Aceh. Dari data terakhir, tambahan Otsus Aceh baru disalurkan tahap I Rp 30,39 miliar (40%), tahap II Rp 22,79 miliar akan disalurkan Mei dan tahap III Rp 22,79 triliun akan disalurkan mulai Juni 2026.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
