Wacana potong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen buntut dampak konflik di Timur Tengah (Timteng) dikaji Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat (PD) menilai di tengah konflik Timten segala kemungkinan perlu disiapkan.
"Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR," kata Sekjen PD Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demokrat memberikan pandangan terkait pengetatan anggaran negara agar masyarakat tetap punya daya beli. Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ideal. Oleh karena itu kami serahkan kepada Presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah," ujarnya.
Prabowo sebelumnya mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah," kata dia.
"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberitahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis.
(rfs/idh)
