Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengungkapkan bahwa pasokan bahan bakar nuklir untuk reaktor di Serpong terancam terganggu. Hal tersebut menyusul belum selesainya proses pengalihan aset PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pelaksana Tugas Kepala BAPETEN Zainal Arifin mengaku pihaknya hingga kini masih melakukan pengawasan secara intensif di lingkungan sekitar INUKI. Mengingat, proses pengalihan aset ke BRIN belum menemui kejelasan.
"Bapeten secara aktif melakukan inspeksi di lingkungan sekitar INUKI. INUKI masih dalam tahap proses pengalihan aset ke BRIN dan berkomunikasi dengan KA terkait untuk penyelesaian INUKI dan BRIN," ujar Zainal dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (10/2/2026).
Meski demikian, menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius lantaran INUKI merupakan satu-satunya produsen bahan bakar nuklir untuk reaktor yang beroperasi di Serpong. Adapun, keterbatasan pasokan bahan bakar berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional reaktor.
"Dengan tidak adanya INUKI, maka pasokan bahan bakar nuklir di reaktor Serpong terhenti," ujarnya.
Ia lantas memproyeksikan bahwa pada tahun ini dapat menjadi periode terakhir reaktor tersebut beroperasi apabila persoalan pasokan tidak segera diselesaikan.
"Kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir bisa beroperasi karena tidak adanya bahan bakar nuklir. Negeri kita ini akan dipandang hebat kalau kita juga punya nuklir dan tentunya akan ditakuti negara lain," katanya.
Profil INUKI, Perusahaan di Bidang Nuklir yang Izinnya Dicabut
Sebelumnya, PT Industri Nuklir Indonesia atau INUKI memberikan penjelasan terkait profil perusahaan dan pencabutan izin operasional oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada 2023.
Direktur Utama PT INUKI R. Herry menjelaskan INUKI sejatinya dibentuk oleh BATAN melalui PT Batan Teknologi (Batantek) berdasarkan PP No. 4 Tahun 1990, dan berubah menjadi INUKI pada 2014. Kemudian pada Juni 2020 INUKI bergabung ke dalam Holding BUMN Farmasi di bawah PT Bio Farma (Persero).
Meski demikian, keterlibatan INUKI dalam Holding Farmasi hanya berlangsung selama tiga bulan yakni Juni hingga Agustus 2022. Setelah Agustus, INUKI berhenti berproduksi.
Herry membeberkan bisnis utama INUKI adalah menyediakan elemen bahan bakar nuklir dan memproduksi radioisotop untuk kebutuhan radiofarmaka. Namun masalah muncul ketika ada persoalan pada lahan pabrik milik INUKI dengan BRIN yang dulunya merupakan BATAN.
Menurut dia, lahan yang digunakan INUKI sejak Batantek sejatinya tidak pernah dialihkan secara kepemilikan. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus membayar atas biaya sewa lahan hingga Rp 7,2 miliar untuk periode 2015-2021.
"Padahal waktu dengan Batantek itu tidak ada masalah. Ini kami harus bayar sehingga kami Biofarma sebagai Induk Holding-nya melakukan pembayaran Rp 7,2 M ke BRIN," kata Herry dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (15/5/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejak Maret 2022 BRIN telah meminta agar aset INUKI dialihkan ke BRIN untuk dilakukan dekontaminasi. Permintaan ini kemudian direspons oleh Kementerian BUMN dengan mengizinkan proses pengalihan melalui mekanisme hibah.
"September 2022, Kementerian BUMN merestui mengizinkan untuk pengalihan aset sehingga kami melakukan proses," katanya.
Herry memerinci total nilai aset yang dialihkan ke BRIN mencapai Rp 20,9 miliar. Mulai dari aset tetap hingga persediaan bahan nuklir senilai Rp 6,4 miliar.
"Sehingga total aset yang akan diserahkan ke BRIN adalah Rp 20,9 miliar, dengan nilai itu termasuk hibah yang dilakukan," kata dia.
Namun BRIN kemudian mencabut permohonan pengalihan aset tersebut. Dengan demikian, hibah yang diterima tidak sebanding dengan biaya terima dekontaminasi dari BUMN.
"Padahal seperti dari awal, sudah ada statement dari Pak Kepala BRIN menyatakan bahwa itu akan ada biaya untuk ditanggung oleh BRIN termasuk wawancara dengan BPKP," kata dia.
(ven/wur)
[Gambas:Video CNBC]
