Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah akan terus menekan tingkat utang pemerintah hingga akhir tahun nanti, meskipun hingga Semester I-2026 mengalami kenaikan hingga ke level Rp 10.293,69 triliun, atau setara 41,26% PDB.
Purbaya menegaskan rasio utang terhadap PDB yang masih di kisaran 41,26% itu pun sebetulnya juga masih jauh di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sebesar 60% terhadap PDB.
"Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya kan bisa turun lagi sedikit dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh," tegas Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Purbaya, dari sisi rasio utang, sebetulnya masih terbilang aman, karena seiring dengan naiknya tingkat utang, ukuran ekonomi Indonesia turun membesar yang ditandai dengan pertumbuhan PDB.
"Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu Itu kita lihat relatif terhadap size ekonomi," paparnya.
Untuk mencapai level penurunan utang pemerintah pusat, Purbaya mengatakan, pemerintah telah memiliki sejumlah strategi, salah satunya ialah untuk mengefektifkan pengumpulan pajak.
"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak," kata Purbaya.
Sebagaimana diketahui, nilai total utang pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebesar Rp 10.293,69 triliun itu bertambah sekitar Rp 373,27 triliun dibanding catatan pada akhir 31 Maret 2026 sebesar Rp 9.920,42 triliun.
Nominal utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal II-2026 ini terdiri dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.966,79 triliun, dan pinjaman Rp 1.326,90 triliun.
Nilai utang hasil penerbitan SBN ini bertambah sekitar Rp 313,9 triliun dalam tiga bulan, atau dibanding posisi per akhir kuartal I-2026 yang sebesar Rp 8.652,89 triliun. Sedangkan untuk pinjaman bertambah Rp 59,38 triliun dari catatan sebelumnya Rp 1.267,52 triliun.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
