Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi keputusan Grup Lippo yang menyerahkan lahan di kawasan Meikarta seluas sekitar 30 hektare (Ha) kepada negara. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.
"Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri," kata Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan bahwa aset yang dihibahkan direncanakan untuk diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN.
Dengan skema tersebut, manfaat aset diharapkan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar pemanfaatan lahan hibah tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan proses berjalan secara cepat dan tepat.
"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat," tegas Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pun memastikan, proses administrasi hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada pemerintah akan dipercepat. Bahkan, ia menargetkan seluruh proses kepengurusan dapat rampung dalam waktu kurang dari satu bulan.
Nusron mengatakan, percepatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kepada pihak swasta yang berkontribusi mendukung Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, jangan sampai niat baik pelaku usaha justru terhambat karena proses birokrasi yang terlalu lama.
"Kami terima kasih atas bantuan daripada pihak swasta, Lippo Group, kepada pemerintah. Moga-moga, mudah-mudahan ini akan diikuti oleh swasta-swasta yang lain. Yang paling penting itu diikuti oleh swasta-swasta yang lain," kata Nusron.
Ia menegaskan, agar semakin banyak perusahaan swasta yang bersedia menghibahkan asetnya kepada negara, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat dalam proses administrasi.
"Nah salah satu syarat supaya diikuti swasta-swasta yang lain, ada imbal-baliknya, maka kami komitmen prosesnya dipercepat, supaya yang bantu tidak kapok. Kalau nanti prosesnya kelamaan, nanti yang bantu kapok," ujarnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
