Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menginginkan lagi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlibat dalam segala jenis kasus korupsi. Hal ini mengingat DJP memiliki peran sangat penting bagi negara.
"Jadi Jabatan saudara bukan hadiah , tapi amanah ini menentukan NKRI, bukan pendapatan saja. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya," kata Purbaya di Kantor Wilayah Madya Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
"Jadi peran anda gak main-main, kita bisa susah semua, satu negara," tegasnya.
Purbaya menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua pihak mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Ini juga berlaku bagi Kemenkeu yang memiliki peran besar.
"Kita diminta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Soal arah, kita sepakat, makin cepat, makin cepat, makin cepat," ujarnya.
Peran Kemenkeu adalah meningkatkan penerimaan negara sehingga belanja prioritas untuk menggenjot ekonomi bisa berjalan. Baik yang bersumber dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ataupun yang lainnya.
"APBN 2026 ini akan menantang, kebutuhan belanja negara harus tetap terjaga. Dan itu hanya mungkin kalau penerimaan negara kuat. Dan penerimaan negara hanya bisa dijaga kalau kepercayaan publik ada," terang Purbaya.
Menurut Purbaya, hal ini bukan lagi sebuah pilihan melainkan mandat yang harus dituntaskan sebaik mungkin.
"Maka itu pada pejabat yang baru dilantik, saya minta langsung kerja. Segera koordinasi internal, segera konsolidasi internal juga. Tetapkan strategi dan pastikan organisasi yang bergerak untuk mengamankan target penerimaan negara. Ini jadi bukan pilihan, ini mandat yang harus kita kerjakan," pungkasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
