Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyinggung soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengkritik Anies yang dulu juga pernah memasukkan orang-orangnya ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kan setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Prabowo dengan gayanya, dengan model memimpinnya seperti itu. Dulu pernah memimpin juga kan yang berkomentar (Anies Baswedan) ini toh, kita ingat dulu memasukkan TGUPP segala macam," kata Bestari Barus kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan sampai sekarang masih ada beberapa orang dekat Anies yang berada di DKI Jakarta. Menurutnya, Anies juga menitip-nitipkan orangnya saat menjatab sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Bahkan saat ini banyak orang beliau masih bercokol di DKI. Yang non PNS. Ada yang macam-macam lah, nggak usah juga jadi mengomentari, ini kan jadi menepuk air didulang terpercik ke wajah sendiri ini namanya, padahal menitip-nitip juga," ucap dia.
Bestari berharap Anies Baswedan lebih arif lagi dalam menyampaikan pandangan. Ia menilai Anies hanya sekadar ingin tenar dengan menyampaikan hal tersebut.
"Sebaiknya lebih arif dalam menyampaikan pemikiran. Tak penting lah untuk sekadar jadi ngetop harus bernarasi memojokkan," ujar dia.
Pernyataan Anies
Melansir detikJateng, kritik itu disampaikan Anies saat menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Ia menyoroti praktik pemerintahan yang dinilainya semakin transaksional dan mengabaikan kepentingan publik.
"Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," kata Anies di Hotel UTC Semarang, Rabu (8/10).
"Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik," lanjutnya.
Selain itu, ia menyerukan agar meritokrasi atau sistem yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan prestasi, harus dikembalikan menjadi arus utama di institusi pemerintahan.
"Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi," tegasnya.
(maa/idh)
