Jakarta -
Pemerintah mempercepat perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sebagai langkah awal, sebanyak 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sembilan provinsi wilayah 3T ditargetkan segera diaktivasi untuk melayani masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan fokus ekspansi ini diarahkan ke daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Adapun sembilan provinsi yang menjadi prioritas utama pada tahap pertama ini meliputi enam provinsi di tanah Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain fokus pada wilayah 3T, pemerintah juga melakukan perubahan fundamental pada mekanisme penentuan penerima manfaat. Jika sebelumnya penentuan target dilakukan oleh masing-masing SPPG, ke depan wewenang tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun sasaran utama program ini adalah kelompok '3B', yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang jumlahnya mencapai 21.985.314 orang berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Selain itu, santri serta siswa sekolah keagamaan di wilayah 3T juga menjadi prioritas.
"Arahnya jelas MBG harus semakin berkualitas dan semakin tepat sasaran. Kita evaluasi yang kurang, kita benahi tata kelolanya, dan kita prioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Program sebesar ini harus terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan," ujar Zulhas dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rabu (26/8).
Seleksi Ketat Kesiapan Infrastruktur
Meskipun mengejar target perluasan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. SPPG di wilayah 3T yang progres pembangunannya masih di bawah 30 persen tidak akan diprioritaskan untuk aktivasi pada tahap ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap unit yang beroperasi benar-benar siap secara infrastruktur dan mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Hingga saat ini, tercatat ada 27.485 SPPG di seluruh Indonesia yang terus dipantau kepatuhannya terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG dan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari 27.485 SPPG yang telah beroperasi, pemerintah pun melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SLHS serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis penyelenggaraan MBG. Terdapat 27.022 SPPG sudah ditetapkan oleh BGN berdasarkan data profiling dari SPPG. Sebanyak 463 SPPG masih belum menyampaikan profilingnya dan berpotensi untuk di suspend.
Dari total 27.485 SPPG tersebut, terdapat 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum memiliki SLHS, terdiri atas 3.060 SPPG yang belum mengajukan dan 455 SPPG yang tidak memenuhi syarat.
"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga. Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," pungkas Zulhas
Saksikan Live DetikPagi:
(akd/ega)
