Jakarta -
Pemerintah pusat tengah mewacanakan penerapan work from home (WFH) selama satu hari sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemprov DKI Jakarta merespons hal tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemprov DKI belum mengambil langkah teknis apa pun karena keputusan final soal WFH dua kali seminggu belum dikeluarkan.
"Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Tetapi karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah membuka opsi fleksibilitas kerja dengan skema WFH satu hari dalam lima hari kerja.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga.
Airlangga menyebutkan kebijakan ini akan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, waktu pasti pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan.
"Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Pemerintah saat ini masih menyusun konsep dan teknis pelaksanaan sebelum diumumkan secara resmi ke publik.
WFH tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," jelas Airlangga.
Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Dengan mengurangi mobilitas harian, pemerintah memperkirakan konsumsi BBM dapat ditekan hingga sekitar seperlima dari penggunaan normal.
"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima," ujarnya.
Meski demikian, penerapan kebijakan WFH ini masih akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya kondisi geopolitik dan harga minyak dunia.
Lihat juga Video 'Pemerintah Bakal Terapkan Skema Kerja WFH 1 Hari dalam Sepekan':
(bel/yld)
