Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Bagi Anda yang pernah menonton film komedi religi berjudul "Kiamat Sudah Dekat", pasti tidak akan lupa dengan adegan di mana Haji Romli (diperankan oleh Deddy Mizwar) memberikan waktu dua minggu kepada seorang pemuda berandalan bernama Fandy (Andre Taulany), untuk bisa salat, mengaji, dan menguasai ilmu ikhlas, sebelum diizinkan mendekati Sarah, anak gadisnya.
Singkat cerita, dalam film itu, Fandy dengan cepat belajar salat dan mengaji serta akhirnya mampu memahami ilmu ikhlas. Di akhir cerita, Haji Romli terkesan atas segala upaya Fandy dan menyetujui hubungannya dengan Sarah.
PR dari Menkeu untuk Pemda layaknya PR dari Pak Haji Romli untuk Fandy
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah bisa saja menaikkan jumlah dana transfer ke daerah.
Namun dia juga menyebutkan jika pemimpin di atasnya masih ragu akan kebijakan itu karena ditengarai masih banyak penyelewengan di daerah. Di samping itu, masih besarnya saldo pemda yang menganggur di rekening sesuai data dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa dana APBD di banyak pemda kurang optimal dalam
menggerakkan perekonomian.
Menkeu meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan belanja daerah. Apabila dalam dua triwulan ke depan (triwulan keempat 2025 dan triwulan pertama 2026), tata kelola dan realisasi belanja daerah sudah lebih baik, maka dia dapat memiliki dasar untuk mengusulkan ke Presiden Prabowo untuk menaikkan jumlah dana transfer ke daerah tersebut.
Jika PR pertama Fandy adalah bisa salat, maka PR pertama pemda adalah perbaikan tata kelola
Perbaikan tata kelola dapat diwujudkan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah wajib untuk lebih difokuskan pada target kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas pemerintah pusat. Pemda dapat memperbaiki struktur dan kualitas belanja daerah dengan mengurangi belanja perjalanan dinas dan belanja honorarium serta belanja pendukung yang tidak memiliki output yang terukur.
Belanja yang bersifat seremonial, kajian, pencetakan/publikasi, dan lain-lain sudah harus dibatasi. Pemberian hibah kepada kementerian/lembaga sudah waktunya dilakukan secara selektif dan dalam koridor kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah. Penggabungan dua atau lebih dinas juga dapat diterapkan apabila dinilai mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.
Langkah terakhir, pemda sangat diharapkan dapat menciptakan inovasi atau terobosan dalam mencari sumber pembiayaan alternatif misalnya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pinjaman daerah. Hal ini juga penting sebagai salah satu strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka penyesuaian atas kebutuhan belanja APBD yang bersumber dari dana transfer.
Jika PR kedua Fandy adalah bisa mengaji, maka PR kedua pemda adalah percepatan realisasi belanja daerah
Percepatan realisasi belanja daerah perlu dilakukan oleh pemda baik dalam periode tahun ini maupun tahun depan. Untuk tahun anggaran 2025 yang menyisakan kurang dari tiga bulan ini, pemda harus bisa memastikan bahwa capaian realisasi belanja daerah telah terlaksana sesuai target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini juga bermakna tidak akan ada lagi sisa dana tahun anggaran 2025 yang jumlahnya signifikan mengendap di rekening kas umum daerah.
Sedangkan untuk periode triwulan pertama 2026, langkah percepatan realisasi belanja daerah yang dapat ditempuh antara lain dengan menunjuk/menetapkan pejabat pengelola anggaran pada awal tahun, mempercepat proses pengadaan barang/jasa, dan menyegerakan pelaksanaan program/kegiatan rutin yang sudah direncanakan.
Jajaran pimpinan daerah (kepala daerah beserta kepala dinas) diharapkan dapat bersinergi untuk mengakselerasi program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari awal tahun. Dampak kebermanfaatan program/kegiatan tersebut tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat dan sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo.
Jika PR terakhir Fandy adalah ilmu ikhlas, maka PR terakhir pemda adalah integritas
"Integritas adalah induk dari seluruh karakter" demikian kutipan dari salah satu penulis buku inspirasional asal Amerika Serikat, H. Jackson Brown, Jr. Seluruh upaya yang dilakukan oleh pemda dalam memperbaiki tata kelola dan percepatan realisasi belanja daerah akan berhasil manakala dilandasi semangat mewujudkan integritas.
Integritas dalam pengelolaan keuangan publik berarti seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan secara jujur, mengikuti nilai moral dan etika serta dapat dipertanggungjawabkan. Segala hal yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemda harus didasarkan pada prinsip bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang segera dieksekusi untuk kepentingan masyarakat.
Kas daerah yang dicadangkan di rekening diatur secukupnya saja. Pengelolaan kas daerah juga harus mencontoh pengelolaan kas negara yang aktif karena sejatinya uang harus berputar untuk menggerakkan perekonomian.
Sudah saatnya seluruh pengelola anggaran daerah memahami jika pemangkasan alokasi dana transfer hanyalah sebuah pengingat kembali terhadap cita-cita otonomi daerah yang telah diperjuangkan para pendahulu. Pemerintah pusat adalah ibarat ayah bagi pemda, dia ingin anaknya mandiri dan sejahtera.
Semoga dengan taatnya pemda pada perintah pemimpin tertinggi negeri ini maka akhir bahagia yang dinanti semua pihak dapat terwujud, sebagaimana akhir bahagia Fandy yang menikahi Sarah.
(miq/miq)
