Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi mengumumkan pembubaran parlemen pekan ini sebagai langkah awal menuju pemilihan umum cepat pada 8 Februari, sebuah keputusan politik besar yang diambil untuk memperkuat mandatnya dalam mendorong agenda kebijakan ambisius di tengah situasi domestik dan geopolitik yang penuh tantangan.
Dalam konferensi pers pada Senin (19/1/2026), Takaichi mengatakan parlemen akan dibubarkan pada 23 Januari, dengan masa kampanye dimulai 27 Januari dan pemungutan serta penghitungan suara digelar pada 8 Februari.
"Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya ingin meminta rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memutuskan," ujar Takaichi di hadapan wartawan, dilansir AFP.
"Setelah pembubaran majelis rendah pada 23 Januari, jadwal akan ditetapkan untuk memulai kampanye pada 27 Januari dan pemungutan serta penghitungan suara pada 8 Februari," tambahnya.
Takaichi, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, berharap dapat memanfaatkan tingginya elektabilitas pribadinya untuk membawa Partai Demokrat Liberal (LDP), partai penguasa yang saat ini kurang populer, meraih kemenangan dan mayoritas yang lebih solid di parlemen.
LDP telah memerintah Jepang hampir tanpa jeda selama beberapa dekade, meski kerap mengalami pergantian pemimpin. Takaichi sendiri baru dilantik sebagai perdana menteri pada Oktober, namun kabinetnya mencatat kinerja positif dalam jajak pendapat meski popularitas partai terus menurun.
Saat ini, blok pemerintahan yang mencakup LDP dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP), hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah yang sangat berpengaruh. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengesahan agenda kebijakan utama Takaichi, termasuk belanja fiskal "proaktif" dan peningkatan anggaran pertahanan.
"Jika LDP bisa meraih mayoritas sendiri di majelis rendah, itu akan membantu dia menjalankan kebijakan tanpa harus berkompromi dengan partai lain," kata Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo.
Kabinet Takaichi telah menyetujui anggaran rekor sebesar 122,3 triliun yen (sekitar US$768 miliar) untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Ia berjanji akan segera mengamankan persetujuan parlemen guna merespons tekanan inflasi dan menopang pemulihan ekonomi terbesar keempat di dunia.
Namun, partai-partai oposisi menilai keputusan membubarkan majelis rendah justru berisiko menunda pengesahan anggaran. Jun Azumi dari oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) mengatakan langkah tersebut akan "mengorbankan mata pencaharian rakyat".
Ketegangan dengan China
Pemilu cepat juga dipandang sebagai peluang bagi Takaichi untuk memecah kebuntuan dalam hubungan Jepang-China, dengan menunjukkan bahwa ia memiliki dukungan kuat di dalam negeri, sehingga memperbesar daya tawarnya di panggung internasional.
Hubungan Tokyo dan Beijing memburuk sejak November, ketika Takaichi menyatakan Jepang bisa turut campur secara militer apabila China menyerang Taiwan, pulau yang memerintah sendiri namun diklaim Beijing.
Meski demikian, Mikitaka Masuyama, dekan National Graduate Institute for Policy Studies, memperingatkan bahwa kemenangan Takaichi justru bisa memicu tekanan lebih lanjut dari China.
Menurutnya, Beijing mungkin ingin mengirimkan pesan kepada pemilih Jepang bahwa "mendukung pemimpin yang bersikap keras dapat berujung pada penderitaan", melalui pengendalian perdagangan atau langkah ekonomi lainnya.
China baru-baru ini mengumumkan larangan luas ekspor barang "dual-use" ke Jepang, yakni produk yang memiliki potensi penggunaan militer. Selain itu, Beijing juga dilaporkan membatasi ekspor logam tanah jarang, komoditas penting untuk produksi kendaraan listrik hingga sistem persenjataan.
Jajak pendapat surat kabar Asahi menunjukkan 60% responden mengaku khawatir memburuknya hubungan Jepang-China akan berdampak negatif pada perekonomian.
Di bawah pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, LDP dan mitra koalisi lamanya, Komeito, kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen dalam dua pemilu nasional terakhir, termasuk pemilu majelis tinggi pada Juli lalu. Kekalahan tersebut mendorong Ishiba mengundurkan diri, sementara partai-partai kecil memperoleh dukungan lebih besar.
Salah satunya adalah partai populis Sanseito, yang menyebut imigrasi sebagai "invasi senyap", meskipun warga kelahiran asing hanya mencakup sekitar tiga persen dari populasi Jepang.
Menjelang pemilu cepat ini, Komeito dan CDP sepakat bekerja sama untuk menantang Takaichi, dengan harapan aliansi tersebut mampu menarik pemilih mengambang dan mengganggu dominasi LDP.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
