Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memberi tanggapan soal video Presiden Prabowo Subianto dengan capaian-capaiannya tayang di bioskop sebelum film dimulai. Dave menghargai sorotan publik atas video tersebut.
"Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop," kata Dave saat dihubungi, Senin (15/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dave menilai wajar ketika masyarakat beragam merespons langkah pemerintah dalam mensosialisasikan capaian Presiden Prabowo. Menurutnya, kritik berarti membuka ruang adanya evaluasi dari cara pemerintah berkomunikasi.
"Kami di Komisi I DPR RI juga mencermati bahwa ruang publik, termasuk media sosial, menunjukkan beragam respons. Ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah-apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik, atau justru menimbulkan pertanyaan dan resistensi," ucapnya.
Ia pun mendorong agar sosialisasi yang dilakukan pemerintah jangan sampai menimbulkan kesan politisasi di ruang publik. Jangan sampai, lanjut dia, pesan yang disampaikan pemerintah justru kontraproduktif.
"Komisi I DPR RI mendorong agar setiap bentuk sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik, dan tetap menjaga sensitivitas sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga kontekstual dan tidak menimbulkan persepsi yang kontraproduktif," ujar dia.
"Kami juga mengingatkan bahwa ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. Maka, kehati-hatian dalam memilih medium, waktu, dan narasi menjadi sangat penting agar komunikasi pemerintah tidak menimbulkan polarisasi, melainkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara," lanjut dia.
Terlepas dari itu, Dave tetap menghargai usaha pemerintah yang mencoba bersikap transparan. Ia berpandangan pemerintah juga punya hak untuk memberikan informasi yang benar ke masyarakat.
"Pada prinsipnya, setiap bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta etika komunikasi. Bila penayangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara informatif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu merupakan bagian dari hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat," tutur dia.
Seperti diketahui, video capaian Prabowo tayang di bioskop tengah ramai dibahas publik. Dilihat detikcom, Minggu (14/9), video itu menampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo. Video tersebut memuat narasi dan angka dari berbagai pencapaian program, seperti 21.760.000 ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Kemudian, dinarasikan sebanyak 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan. Selain itu, ada narasi 100 Sekolah Rakyat telah diluncurkan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus jubir Istana, Prasetyo Hadi, juga sempat buka suara. Ia mengatakan penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal lumrah.
"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," kata Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9).
Saksikan Live DetikPagi:
(maa/imk)
