Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membantah tudingan praktik monopoli dalam praktik dalam kebijakan impor dalam proses distribusi Bahan Bakar Minyak.
Penyedia usaha BBM swasta juga sudah sepakat untuk melakukan pembelian BBM dari Pertamina. Usai pertemuan seluruh penyedia BBM di Kementerian ESDM, Jumat (19/9/2025).
"Kembali lagi pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina," kata Simon, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemberian alokasi kepada badan usaha sudah sesuai dengan porsinya, hingga ada penambahan dari kuota yang ditetapkan. Pasalnya pemerintah sudah memberikan kuota impor hingga 110% dibandingkan tahun 2024.
Simon juga meluruskan bahwa impor satu pintu melalui Pertamina merupakan hal yang keliru. Pasalnya seluruh badan usaha penyedia BBM bisa melakukan impor dengan kuota yang ditentukan di awal tahun.
"Kebijakan itu sesuai seperti sebelumnya melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan," kata Simon.
"Nah untuk penambahan memang saran dari Kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina," sambungnya.
Mekanismenya, Pertamina akan mengimpor BBM berupa base fuel yang akan diberikan kepada penyedia BBM swasta untuk diolah dengan spesifikasi produk masing-masing.
"Base fuel ini nanti akan diracik atau ditambah aditif sesuai resep atau rahasia dapur masing-masing badan usaha," katanya.
Penyedia BBM swasta juga sudah bersedia berkolaborasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penyediaan BBM berkualitas.
"Dengan demikian baik dari kualitas dari join surveyor bersama, termasuk dari sisi harga akan terbuka sama-sama SPBU swasta, kita open book dan transparan kita berharap tidak ada kenaikan harga di masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, ada empat hal yang disetujui dalam pertemuan pemerintah dan badan usaha penyedia BBM. Pertama, persetujuan pengambilan stok impor Pertamina oleh badan usaha swasta.
Kedua, para badan usaha swasta setuju akan adanya surveyor yang memastikan saat BBM yang diimpor untuk swasta tersebut belum dicampurkan dengan bahan aditif apapun.
Ketiga, para badan usaha swasta setuju agar BBM yang dijual ke pihaknya memiliki harga yang sama-sama menguntungkan termasuk dengan Pertamina. Terakhir, pemerintah memastikan bahwa stok BBM badan usaha swasta sudah dipenuhi dalam kurun waktu tujuh hari dari sekarang.
Dalam kesempatan itu Simon juga menyadari bahwa konsumsi BBM pertamina cenderung menurun pascapersoalan hukum. Menurutnya, Pertamina saat ini tengah bekerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
"Dengan rendah hati menyampaikan adanya kasus ini kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun, itu tentu PR besar bagi Pertamina kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, dengan tata kelola yang baik dan semakin transparan," kata Simon.
Dia juga menyadari bahwa tidak bisa melarang konsumen untuk melakukan pembelian BBM dari pilihan produk dan merek yang tersedia.
"Sebagian masyarakat ada juga yang beralih ke SPBU swasta itu adalah pilihan masyarakat dan kami tentunya tidak melarang," katanya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Percepat Pengiriman BBM di Jember, Pertamina Tambah 86 Mobil Tanki
