Jakarta -
Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat hilirisasi produk masyarakat. Koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), diarahkan menjadi offtaker produk unggulan masyarakat agar nilai tambah dapat tercipta melalui ekosistem koperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan koperasi perlu dilengkapi beberapa peralatan pascaproduksi, seperti dryer untuk komoditas padi, cold storage untuk berbagai produk pertanian, perikanan dan lainnya. Peralatan ini menjadi alat bantu bagi koperasi untuk memastikan produk-produk unggulan masyarakat dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai jualnya dapat meningkat.
Ferry menjelaskan saat ini beberapa peralatan dan mesin pendukung di pasar rata-rata adalah untuk praproduksi, sementara untuk pascaproduksi masih sangat minim. Akibatnya, peluang bagi koperasi untuk mendukung kegiatan hilirisasi produk-produk unggulan masyarakat terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lampung, Jumat (4/9).
Sebagai dukungan dalam program hilirisasi tersebut, Ferry mendorong agar seluruh produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dapat dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Namun, apabila kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk sendiri, maka masih dibuka kesempatan bermitra dengan prinsipal atau produsen secara langsung.
"Kita akan prioritaskan barang yang dijual di gerai KDKMP adalah hasil produk UMKM dan lainnya," ucapnya.
Agar operasionalisasi KDKMP berjalan optimal dan sesuai harapan, Ferry mengatakan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) akan segera diterbitkan. Dengan adanya aturan ini maka tidak akan ada lagi simpang siur terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari KDKMP.
"Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan Menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu," tegas Ferry.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan komoditas unggulan di Lampung diantaranya adalah padi, singkong, jagung serta komoditas lainnya.
Sebagai upaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut, dua strategi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP dinilainya sudah tepat. Sebab, melalui dua program ini, nilai tambah dan perputaran ekonomi di masyarakat menjadi meningkat dan terakselerasi.
"Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki seharusnya masyarakat kita sejahtera dan makmur. Namun karena sistem ekonomi di negara kita kurang mendukung maka kekayaan di desa lari di kota," katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang menguatkan ekonomi masyarakat.
Pihaknya juga berkomitmen untuk siap memberikan dukungan yang optimal kepada koperasi-koperasi di Bandar Lampung agar menjadi koperasi yang memiliki daya saing tinggi.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Tonton juga video "Menkop Ferry Ingin Cita-cita Bung Hatta soal Koperasi Terus Dilanjutkan"
(anl/ega)
