Jakarta, CNBC Indonesia - Isu relokasi pabrik sepatu dari Jawa Barat ke Jawa Tengah kembali menghangat setelah dikaitkan dengan mahalnya harga lahan. Para pengusaha sepatu menilai penjelasan tersebut tidak mencerminkan realitas yang dihadapi industri di lapangan. Menurut mereka, ada faktor yang jauh lebih menentukan dibanding sekadar persoalan tanah.
"Saya klarifikasi dulu serikat buruh itu, saya kira enggak enggak bener lah dia (pabrik) pindah karena lahan mahal. Kalau seperti Pak Harijanto (Waketum Aprisindo) yang tanah sudah dimiliki itu dia tidak ada alasan lahan mahal kan? Malah asetnya naik. Tetapi kalau dia mau ekspansi, tidak di sini lagi kan? Tapi newcomers yang pendatang baru pasti mencari lahan yang baru," kata Ketum Aprisindo Anton J Supit menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dikutip Kamis (22/1/2026).
Bagi pabrik yang sudah lama beroperasi dan menjadi miliknya, tanah menjadi aset yang nilainya terus meningkat, bukan faktor yang mendorong hengkang. Karena itu, relokasi dinilai lebih terkait dengan dinamika lain dalam struktur biaya produksi.
"Jadi tidak benar dia bilang itu bukan masalah buruh, tapi masalah lahan. Saya kira masalah lahan tidak menjadi dominan. Masalah lahan enggak ada ya," kata Anton.
Dari sudut pandang pengusaha, perdebatan soal lahan kerap menutupi persoalan yang lebih krusial, yakni daya saing biaya dan produktivitas. Industri sepatu sebagai sektor padat karya sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada ongkos produksi. Dalam konteks inilah, isu pengupahan dinilai jauh lebih menentukan dibanding harga tanah.
"Jawa Barat seperti Karawang, Bogor kabupaten pindah ke Jawa Tengah itu relatively karena kalau di Bogor produktivitasnya tetap sekian, sedangkan Vietnam lebih tinggi. Jadi di situ sudah enggak efisien, makanya carilah dia ke Jawa Tengah di mana upah sama dengan Vietnam, produktivitas masih slow sehingga masih mampulah mereka gitu," kata Waketum Aprisindo Harijanto.
Relokasi ini bukan sekadar memindahkan mesin dan pekerja, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan pesanan dari pasar global. Produsen sepatu harus terus menyesuaikan diri dengan standar internasional yang semakin ketat. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan kepercayaan buyer dan tertinggal dari negara pesaing.
"Jadi at the end itu kan gini, namanya buyer, pembeli, itu kan akan mencari sourcing yang the most reasonable, balance antara quality, harga, sustainability, compliance, environmental, green, dan sebagainya. Kalau itu semua terpenuhi, mereka ya akan go," ujar Harijanto.
Keputusan buyer tidak semata-mata soal murah atau mahalnya upah, mereka mencari titik temu antara harga, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar global yang kini semakin kompleks. Karena itu, efisiensi produksi harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola industri.
"Tapi kalau cuma karena upah tapi yang lain babak belur, mereka enggak mau. Jadi ini internasional brand itu standarnya sudah di sini. Bedanya dengan domestik, domestik brand kita enggak enggak kayak begitu gitu," kata Harijanto.
Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, banyak perusahaan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah karena mahalnya harga lahan, bukan semata-mata kenaikan upah minimum.
"Gelombang relokasi PHK itu diakibatkan faktor bukan upah. Kenapa Tangerang Raya dan Bodetabek dia relokasi ke daerah lain? Penyebabnya itu karena harga sewa tanahnya mahal, jadi bukan upah," kata Said Iqbal.
Dia mengklaim hal itu diketahui dari pengakuan pengusaha-pengusaha.
"Saya tanya para pengusaha. Harga sewanya mahal, harga airnya mahal, pajaknya mahal. Jadi itu. Jadi apa yang harus diperbaiki? Regulasi pertanahan. Regulasi perpajakan. Regulasi cukai. Supaya tidak terjadi relokasi. Jadi kalau masih mahal, ya nggak bisa dihindari," tukas Siad Iqbal.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
