Jakarta -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pemulihan pascabencana. Langkah yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) RI, Kabupaten Nias Selatan memperoleh penyesuaian alokasi TKD 2026 sebesar Rp 72,32 miliar. Pemanfaatan dana hasil penyesuaian anggaran tersebut telah mencapai 23 persen dan terus didorong untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat
Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan pemkab terus menyelaraskan data kerusakan, kebutuhan lapangan, dan rencana penanganan agar pemulihan dapat segera dijalankan secara terarah. Pemerintah daerah (pemda) juga telah menyalurkan dana stimulan kepada penerima manfaat dengan rumah rusak ringan dan sedang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyadari bahwa penanganan bencana alam di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Karena itu, kami sangat berharap dukungan, arahan, dan sinergi pemerintah pusat, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan," ujar Sokhiatulo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).
Pada Juli 2026, bencana di Kecamatan Mazo dan Boronadu menyebabkan sembilan rumah warga terendam dan rusak serta berdampak pada satu unit sekolah.
Longsor juga memutus jalan kabupaten di Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, serta Desa Sifaoroasi dan Desa Hilianaa di Kecamatan Gomo hingga sempat mengisolasi enam kecamatan.
Di sektor perumahan, pendataan Tim Monitoring dan Evaluasi Sumatera Utara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat 82 rumah rusak ringan, sembilan rumah rusak sedang, dan 16 rumah rusak berat yang memerlukan penanganan sesuai tingkat kerusakannya.
Pemkab Nias Selatan juga mematangkan langkah relokasi fasilitas pendidikan yang berada di kawasan rawan longsor, serta penanganan hunian tetap di Kecamatan Fanayama. Penyelesaian legalitas lahan juntap komunal dan penyediaan air serta listrik menjadi bagian penting agar masyarakat dapat direlokasi ke tempat yang aman dan layak.
Di Kecamatan Aramo, pemda menyiapkan penanganan dengan mempertimbangkan tantangan distribusi material dan kondisi geologis kawasan.
Koordinator Tim Monev Satgas PRR Wilayah Sumut Brigjen TNI Fadjar Tjahjono meminta pemda melengkapi usulan relokasi infrastruktur dengan dasar kebutuhan yang jelas agar tindak lanjut pendanaan dan pekerjaan dapat segera disiapkan.
"Disarankan agar relokasi infrastruktur disampaikan beserta alasannya kepada tim PRR. Untuk penanganan bencana alam terakhir seperti yang dilaporkan oleh Bupati Nias Selatan akan diusahakan pendanaannya oleh tim," kata Fadjar.
Tim Monev PRR bersama Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan Yusuf Nache juga meninjau sejumlah lokasi terdampak di Kecamatan Fanayama dan Aramo.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan prioritas pemulihan disusun berdasarkan kondisi aktual masyarakat, akses logistik, dan tingkat kerawanan wilayah.
Tonton juga video "Purbaya Sebut Anggaran Transfer ke Daerah Naik 5,5% di 2027"
(anl/ega)
