Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menyebut tak ada lagi kawasan kumuh dengan kategori berat di Jakarta. Saat ini, kawasan kumuh yang masih tersisa masuk kategori ringan, sangat ringan, hingga sedang.
"Jadi untuk perkembangan sekarang memang ada penurunan ya, dari 445 jadi 421. Dan tadi memang masih ada yang kumuh di lokasi yang dua tadi, memang itu yang paling banyak ya. Dan alhamdulillah sudah tidak ada yang kumuh berat, itu yang kami syukuri," kata Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto di kantor DPRKP, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).
Kelik menjelaskan jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan dari sebelumnya 445 RW menjadi 421 RW. Meski demikian, kawasan kumuh masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Jadi tinggal yang kumuh ringan, yang kumuh sangat ringan dan sedang masih ada," ujarnya.
Menurut Kelik, Pemprov DKI akan melanjutkan program penataan kawasan kumuh dengan menggunakan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penanganan disebut akan lebih fokus pada titik yang benar-benar membutuhkan intervensi.
"Kami program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini, kita akan benar-benar mengobati sesuai penyakit," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS DKI untuk memetakan lokasi kawasan kumuh hingga tingkat RT. Sebab, berdasarkan metode pendataan BPS, satu RT yang masuk kategori kumuh dapat membuat satu RW dikategorikan sebagai kawasan kumuh.
"Menurut BPS, kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh. Jadi kita akan mencoba masuk langsung ke RT yang memang disampaikan BPS kumuh, kita akan masuk ke sana," jelasnya.
Kelik mengatakan penanganan kawasan kumuh nantinya akan difokuskan pada kebutuhan masyarakat setempat. Program intervensi dapat berasal dari APBD, CSR, maupun sumber pendanaan lainnya.
"Jadi benar-benar kita fokus ke lokasi yang masih disampaikan BPS DKI kumuh, nanti program-program kita, baik itu APBD, CSR, atau apa pun itu bisa arah ke sana. Sehingga untuk penuntasan RW kumuh di DKI Jakarta," tuturnya.
Untuk tahun depan, DPRKP menargetkan penanganan terhadap sekitar 50 RW kumuh yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
"Kalau kami di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani. Nyebar, di lima wilayah ada semuanya," imbuhnya.
Terkait kemungkinan relokasi warga ke rumah susun (rusun), Kelik memastikan penanganan kawasan kumuh saat ini belum mengarah pada pemindahan warga. Fokus pemerintah masih pada perbaikan sarana-prasarana, serta pendekatan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Untuk penanganan kualitas permukiman tidak ada (relokasi), sementara masih ada perbaikan sarana-sarana, apalagi kebutuhan masyarakat di sana, kita akan lakukan dulu," pungkasnya.
Saksikan Live DetikSore:
Simak juga Video 'Momen Menteri Ara Cek Renovasi Kawasan Kumuh di Menteng Jakpus':
(bel/azh)
