Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi memicu perdebatan. Di satu sisi, langkah ini dianggap penting untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan perubahan pasar kerja, tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran soal arah kebijakan hingga risiko dampaknya ke perguruan tinggi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Sekjen Badri Munir Sukoco menyatakan kebijakan ini membutuhkan dukungan bersama, termasuk dari kampus. Ia berharap ada "kerelaan" dari perguruan tinggi jika prodi yang dimiliki harus ditutup demi penyesuaian dengan kebutuhan masa depan.
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," kata Badri di Simposium Nasional Kependudukan 2026 dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Kendati begitu, rencana ini langsung menuai sorotan dari kalangan pemerhati pendidikan. Praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai, penyesuaian antara dunia kampus dan kebutuhan industri memang tidak terelakkan, apalagi di tengah disrupsi pekerjaan global.
Ia merujuk pada berbagai studi internasional yang menunjukkan perubahan besar di pasar tenaga kerja, di mana banyak jenis pekerjaan hilang dan digantikan oleh teknologi. Meski begitu, Indra mempertanyakan dasar kebijakan penutupan prodi tersebut. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat adanya kriteria yang transparan mengenai prodi mana yang dianggap layak ditutup.
"Apakah ada kajian akademis yang terbuka untuk menentukan prodi yang harus ditutup?," ujarnya mengutip detikedu, Senin (27/4/2026).
Jika tidak memiliki dasar yang jelas, ia khawatir keputusan ini justru ditentukan oleh pertimbangan birokrasi jangka pendek, bukan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, Indra juga menyoroti potensi munculnya persaingan tidak sehat antar kampus, terutama dalam memperebutkan mahasiswa baru jika jumlah prodi semakin terbatas.
Ia mengingatkan pentingnya keberadaan peta jalan talenta menuju 2045 sebagai acuan utama. Tanpa arah yang jelas, kata ia, kebijakan penutupan prodi bisa menjadi langkah yang prematur.
"Menutup prodi tanpa tahu industri apa yang akan dibangun ke depan itu seperti menebang pohon tanpa rencana menanam kembali," katanya.
Indra juga menyoroti persoalan klasik antara supply and demand lulusan. Ia mencontohkan bidang seperti biologi maritim yang sebenarnya potensial di Indonesia, namun minim serapan karena ekosistem industrinya belum berkembang.
Indra bilang, banyak prodi menjadi tidak relevan bukan karena ilmunya tidak penting, melainkan karena industri pendukungnya belum dibangun secara serius. Di sisi lain, ia mengingatkan agar perguruan tinggi tidak dipersepsikan semata sebagai pencetak tenaga kerja.
"Kampus bukan pabrik buruh, tetapi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi," tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada reformasi kurikulum yang sesuai dengan konsep Society 5.0, di mana teknologi berperan sebagai alat, sementara manusia menjadi pusat inovasi.
Artikel selengkapnya >>> Klik di sini
