Polemik antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan berlanjut. Kini keduanya beragumen terkait urusan 'kandang gajah' di Jawa Tengah.
Sebagaimana diketahui, di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep PSI menggaungkan partainya dengan lambang gajah. Sementara itu, Jawa Tengah kerap dikenal sebagai 'kandang banteng', julukan untuk wilayah dengan perolehan suara tertinggi yang dimiliki oleh PDIP.
Kini, PSI siap memastikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa Jawa Tengah adalah 'kandang gajah'. Hal ini menindaklanjuti rencana safari politik Jokowi yang akan berlanjut ke Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'kandang gajah'," kata Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo seperti dikutip dari detikJateng, Sabtu (4/7/2026).
Yogo mengusulkan hampir seluruh kabupaten/kota di Jateng agar didatangi, tapi keputusan tetap ada di Jokowi. Safari politik Jokowi rencananya dilakukan pada Juli ini.
"Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," jelasnya.
Yogo mengatakan rencana keliling Jateng dibuat setelah ada pertemuan langsung dengan Jokowi. Yogo menyebut timnya sedang mematangkan jadwal dan teknisnya.
Ia menjelaskan agenda keliling Jokowi pada Juli didasari oleh progres pembentukan struktur partai yang diklaim hampir rampung total. Yogo melaporkan kepada Jokowi mesin partai siap bekerja penuh.
"Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," tegasnya.
Lantas, apa kata PDIP soal rencana Jateng dijadikan 'kandang gajah'. Berikut ini ulasannya.
PDIP Minta PSI Jangan Sombong
Politikus PDIP Guntur Romli menanggapi PSI yang siap memastikan kepada Jokowi jika Jawa Tengah akan menjadi 'kandang gajah'. Guntur menilai PSI tak perlu bersikap terlalu sombong.
"PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).
"KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja," sambungnya.
Guntur menilai pernyataan PSI terkait target politik di Jawa Tengah tak perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan capaian PSI pada Pemilu 2024 belum menunjukkan kekuatan signifikan.
"Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut 'kandang banteng', itu lebih masuk akal," katanya.
"PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," tambahnya.
Singgung PSI Pansos Elektoral
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mengaku heran PDIP terus mengomentari Jokowi, padahal sudah tak lagi menjadi kadernya. Deddy menilai PSI hanya sibuk membawa-bawa PDIP.
"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
Deddy menilai PSI lebih sering membuat pernyataan yang bersifat sensasional. Dia pun menantikan suara kritis PSI terhadap isu rakyat.
"Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.
"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat," imbuhnya.
(dwr/maa)
