Jakarta -
Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini masih berada dalam periode musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia akan berakhir Maret 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan fenomena La Nina yang terjadi saat ini diperkirakan akan terus melemah hingga Maret 2026. Ia mengatakan bahwa kondisi iklim di Indonesia diprediksi kembali normal mulai April hingga akhir tahun.
"Pada bulan April hingga akhir tahun itu cenderung dalam kondisi normal, ya tidak ada El Nino, tidak ada El Nino, tidak ada La Nina, jadi normal," ujar Faisal seusai rapat bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Faisal, untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, musim hujan diperkirakan berakhir pada sekitar akhir Februari hingga Maret. Setelah periode tersebut, wilayah-wilayah tersebut diprediksi mulai memasuki musim kemarau yang berlangsung hingga sekitar September sebelum musim hujan kembali pada Oktober.
Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik iklim di beberapa wilayah Indonesia berbeda. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga Sumatera Barat memiliki pola dua kali musim hujan dan dua kali musim kemarau dalam setahun, sehingga peralihan musimnya tidak selalu sama dengan wilayah selatan Indonesia.
Prediksi Awal Musim Kemarau 2026
Musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi datang lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Dalam siaran pers BMKG, Rabu (5/3/2026), BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim atau sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.
Wilayah tersebut antara lain pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian kecil wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, sebanyak 184 Zona Musim atau sekitar 26,3 persen wilayah diperkirakan memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian sekitar 163 Zona Musim atau 23,3 persen wilayah lainnya menyusul pada Juni 2026.
BMKG juga mencatat hampir setengah wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari biasanya. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua.
Prediksi Puncak Musim Kemarau 2026
Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).
Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.
Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.
Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.
Antisipasi Risiko Musim Kemarau
Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.
"Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi," ujarnya.
Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia," pungkasnya.
(wia/idn)
