Jakarta -
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kritik terkait rencana pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prasetyo memastikan pemerintah sedang mengkaji rencana tersebut.
"Tapi memang semua sedang kita pelajari ya. Karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, itu juga berkaitan dengan masalah perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas atau kah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Itu sedang dicoba dipelajari," kata Prasetyo di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memang menaruh perhatian terhadap insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny yang menelan puluhan korban jiwa. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah memperbaiki keamanan dari bangunan tersebut.
"Yang penting adalah pasca kejadian kemarin, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan dengan inventarisasi terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama," ucap Pras.
"Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin," sambungnya.
Rencana Perbaikan Ponpes Pakai APBN
Untuk diketahui, rencana perbaikan gedung Ponpes Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025 menggunakan APBN diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Dia menyebut untuk sementara dana perbaikan ponpes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, ia tak menutup kemungkinan dana tersebut juga diperoleh dari pihak swasta.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).
(fas/fas)
