Jakarta -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan transformasi digital dan partisipasi publik sebagai fondasi pemerintahan terbuka. Ia menyebut upaya ini dibangun melalui arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran untuk memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
"Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform kedalam satu layanan," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam forum Global Dialogue: Participation and Inclusion, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini menegaskan, pemerintah tengah membangun sistem layanan publik omni-channel agar masyarakat dapat mengakses layanan di mana pun berada. Pendekatan ini menyatukan kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arah digital bersama.
Ia mencontohkan keberhasilan program percontohan di Kabupaten Banyuwangi, dimana lebih dari 300.000 warga mendaftar perlindungan sosial menggunakan KTP digital dan pembayaran langsung, sehingga bantuan dapat tersalurkan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat diraih melalui partisipasi yang tulus dengan melibatkan warga secara aktif. Setiap aspirasi dari masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara.
"Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat," ucapnya.
Rini menutup dengan menekankan bahwa teknologi menghadirkan kecepatan, namun keterbukaanlah yang membangun kepercayaan. Hal tersebut menjadi infrastruktur terpenting yang dapat dibangun suatu bangsa. Perlu adanya komitmen pada partisipasi yang tidak hanya mengundang warga negara, tetapi aspirasi masyarakat dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental. Dengan demikian, demokrasi akan berkembang, inklusif dan manusiawi.
"Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki," pungkasnya.
(akn/ega)
