Jakarta -
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses digitalisasi pemerintahan di Indonesia telah mencapai sekitar 80%. Sistem tersebut ditargetkan masuk tahap peluncuran secara nasional pada Oktober mendatang.
Hal itu disampaikan Luhut dalam Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026). Luhut mengatakan digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem administrasi pemerintahan.
"Nanti kita lihat bagaimana cara kita menerapkannya ke dalam sistem, karena Presiden Prabowo ingin melihat seluruh administrasi didigitalisasi dan didukung oleh AI," kata Luhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, proses digitalisasi tersebut berjalan dengan cepat. Dia menyebut saat ini capaian sistem sudah berada di kisaran 80% menjelang penerapan secara nasional.
"Bisa dibilang, mungkin target kita sudah mencapai 80% sebelum peluncuran secara nasional (national rollout) pada Oktober mendatang," ujarnya.
Luhut menjelaskan digitalisasi pemerintahan diarahkan untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mempercepat proses perizinan. Sistem tersebut akan mendigitalisasi proses pemerintahan dari hulu hingga hilir.
"Digitalisasi akan mendigitalisasi proses pemerintahan dari hulu ke hilir (end-to-end) untuk membuat layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terprediksi bagi dunia usaha maupun masyarakat," jelasnya.
Luhut mengatakan pemanfaatan AI menjadi salah satu komponen penting dalam transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah mengolah dokumen dan memberikan rekomendasi dalam waktu singkat.
Dia mencontohkan dokumen setebal 1.600 halaman yang berada di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dapat dianalisis menggunakan AI hanya dalam waktu sekitar 30 detik.
"Saya beri satu contoh, seperti di kantor Pak Rosan, dokumen setebal 1.600 halaman hanya membutuhkan waktu 30 detik untuk diberi komentar oleh AI, dan AI tersebut dapat memberikan beberapa rekomendasi," ungkapnya.
Luhut meyakini pemanfaatan teknologi dapat mendorong deregulasi sekaligus mengurangi kontak langsung antarmanusia dalam proses pelayanan pemerintah.
"Jadi, kita cukup memprosesnya melalui sistem dan sistem yang akan menyediakan segalanya," imbuhnya.
(bel/whn)
