Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan di Laut China Selatan kembali memanas setelah kapal penjaga pantai China menembakkan meriam air ke arah sejumlah kapal Filipina di sekitar Scarborough Shoal pada Selasa (16/9/2025). Aksi itu memicu saling tuduh antara Beijing dan Manila terkait provokasi serta pelanggaran wilayah perairan.
Insiden tersebut terjadi hanya sepekan setelah China menyetujui rencana menjadikan Scarborough Shoal sebagai cagar alam nasional. Keputusan itu dipandang para analis pertahanan sebagai upaya untuk menguji sejauh mana Filipina akan merespons klaim Beijing atas gugusan karang segitiga seluas 150 kilometer persegi itu.
Juru bicara Penjaga Pantai China, Gan Yu, mengatakan lebih dari 10 kapal Filipina telah "secara ilegal memasuki perairan teritorial Cina di Scarborough Shoal dari berbagai arah." Ia menuding kapal Penjaga Pantai Filipina dengan nomor lambung 3014 sengaja menabrak kapal China meskipun sudah diberi peringatan keras.
"Kapal itu mengabaikan peringatan tegas dari pihak China dan dengan sengaja menabrak kapal penjaga pantai China. Penjaga pantai Cina secara sah menerapkan langkah-langkah pengendalian terhadap kapal-kapal Filipina," ujar Gan, dilansir Reuters.
Ia memerinci bahwa langkah-langkah tersebut meliputi peringatan verbal, pembatasan jalur, hingga penyemprotan meriam air.
Namun klaim tersebut dibantah tegas oleh pihak Filipina. Juru bicara Dewan Maritim Filipina menyatakan pernyataan Beijing tidak benar. "Itu hanyalah kasus lain dari disinformasi dan propaganda China," ujarnya.
Adapun Scarborough Shoal, yang dikenal di China sebagai Huangyan Dao dan di Filipina sebagai Panatag Shoal, selama ini menjadi salah satu titik rawan ketegangan. Sengketa bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga akses perikanan yang vital bagi nelayan Filipina.
Meskipun beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan penggunaan meriam air, manuver berbahaya kapal, hingga jet tempur yang membayangi pesawat Filipina, lokasi ini belum pernah menjadi ajang konfrontasi bersenjata terbuka.
Sementara itu, Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital dengan nilai lebih dari US$3 triliun setiap tahun. China mengeklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut berdasarkan peta nine-dash line, yang kini menjadi 10 garis, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif beberapa negara, termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Perselisihan mengenai kepemilikan pulau dan fitur laut di kawasan itu telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim luas China tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun Beijing hingga kini menolak putusan tersebut dan terus memperluas kehadiran militernya di wilayah itu.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Laut China Selatan Panas, China Tembak Kapal Tetangga RI
