Jakarta -
Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026. Peluncuran ini menjadi upaya negara menyediakan akses pembiayaan yang aman, mudah, dan terjangkau bagi para pekerja migran di luar negeri.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan program ini merupakan jawaban atas tantangan finansial yang sering dihadapi calon pekerja migran selama masa pra penempatan. Ia berharap adanya KUR ini dapat mengurangi praktik pinjaman nonformal dengan bunga tinggi yang mencekik pekerja migran.
Mukhtarudin memaparkan KUR Penempatan tahun ini menawarkan suku bunga yang ringan, yakni 6 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial yang mencapai 12 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga Rp100 juta dan jangka waktu hingga tiga tahun. Dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya pelatihan, sertifikasi, dokumen, hingga tiket keberangkatan," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).
Mukhtarudin juga menyoroti perubahan signifikan dalam tata kelola anggaran. Sejak akhir Desember 2025, kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah dialihkan dari Kementerian UMKM ke Kementerian P2MI.
Ia menilai transformasi ini memperkuat mandat kementerian dalam memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari sebelum, saat, hingga purna penempatan.
Dampak Ekonomi dan Arahan Presiden
Mukhtarudin mengungkapkan pada tahun 2025, realisasi penempatan Pekerja Migran mencapai 296 ribu orang, melampaui target awal sebesar 253 ribu. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penguatan ekonomi nasional melalui remitansi.
Ia mengungkapkan kontribusi ekonomi pekerja migran pun terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pada tahun 2024 mencapai Rp253 triliun. Remitansi ini mengalami kenaikkan di tahun 2025 sebanyak 14 persen yaitu sebesar Rp 288 triliun.
"Remitansi yang dikirim Pekerja Migran langsung menyentuh ekonomi keluarga di desa-desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. Ini adalah kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional," ucap Mukhtarudin.
Instruksi Sosialisasi Hingga ke Desa
Mukhtarudin pun menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian P2MI dan lembaga perbankan untuk segera melakukan sosialisasi masif. Ia menekankan agar informasi ini tidak hanya berhenti di level seremonial, tetapi harus sampai ke tingkat pedesaan.
"Jangan sampai program sudah diluncurkan, tetapi masyarakat di lapangan belum tahu cara mengaksesnya. Seluruh bank penyalur harus segera bergerak agar calon pekerja Migran kita bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini," paparnya.
Target dan Sebaran Penyaluran
Sementara itu, Direktur Jenderal Penempatan P2MI, Ahnas menyebutkan target penyaluran KUR Penempatan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp393,5 miliar.
"Kami berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan. Jika pada tahun 2025 pemanfaatan masih didominasi oleh program magang, maka pada tahun 2026 ini kami targetkan akses yang lebih luas bagi seluruh calon Pekerja Migran," beber Ahnas.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 17 lembaga penyalur yang terdiri dari bank nasional, bank syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Beberapa di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, Bank BJB, Bank Jateng, hingga Bank Papua dan Bank Sinarmas.
Sebagai informasi peluncuran KUR digelar di Kantor KP2MI Jakarta Selatan, Rabu (11/3). Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekjen P2MI Komjend Dwiyono Wibowo, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian UMKM.
Sebanyak 17 lembaga penyalur, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, hingga berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta seperti Bank Sinarmas dan Bank Artha Graha pun berkomitmen mendukung program ini.
(ega/ega)
