Komisi XIII DPR Sentil Kerja Bakom, Ungkit Opini Publik ke Pemerintah

1 day ago 1

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti kinerja Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Sugiat meminta kinerja Bakom diukur secara objektif, salah satunya melalui peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja dengan Kemensetneg di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dia menyinggung hasil sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih di bawah 50%.

"Saya ingin memberi catatan. Supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom," kata Sugiat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, selama dua tahun ini, sudah ada beberapa lembaga survei yang sudah mengukur kinerja pemerintahan dengan acuan persepsi opini publik. Padahal, menurut dia, selama dua tahun ini kinerja pemerintahan Prabowo sudah sangat baik.

"Ada SMRC, baru kemarin data Tempo, yang itu menunjukkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kinerja pemerintah itu di bawah 50%," ujarnya.

"Padahal kalau kita ukur dengan ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo, sesungguhnya itu bagus semua, Pak," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di atas 5%. Selain itu, dia menyebutkan inflasi berada di bawah 3%, defisit anggaran di bawah 3%, serta realisasi investasi pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

Namun Sugiat menilai capaian tersebut belum tercermin dalam persepsi publik. Dia menduga hal itu menunjukkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum maksimal.

"Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif," jelasnya.

Sugiat kemudian menyinggung anggaran Bakom yang mencapai sekitar Rp 1,9 triliun pada 2027. Dia meminta anggaran tersebut diikuti target kinerja yang jelas.

"Kalau nanti ini di 2027 Rp 1,9 triliun, saya berharap ini digeser ke Kepala Sekretariat kan. Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini udah kita kasih anggaran besar Rp 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating-nya pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti kan gagal Bakom Pemerintah," ujarnya.

Dia meminta pesan tersebut disampaikan kepada Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Qodari. Sugiat menilai pemerintahan Prabowo tak seharusnya dirugikan oleh persepsi publik.

"Nanti sampaikan ke Pak Qodari. Karena kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Pak Prabowo. Kami enggak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra," ungkapnya.

"Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah kan, menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu. Faktanya bahwa penyerapan lapangan kerja tinggi, daya beli masyarakat masih tinggi, fakta dari data BPS. Dan saya yakin percaya itu data yang valid dan akurat. Saya yakin percaya ini tolong disampaikan ke Pak Qodari ini," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menanggapi catatan Sugiat soal anggaran dan kinerja Bakom Pemerintah. Dia menilai peningkatan anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja.

"Dari Gerindra, dan ini juga ada Pak Sugiat. Beliau tadi juga menyampaikan tentang Bakom. Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang," ujar Bambang.

"Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan," imbuh dia.

detikcom sudah menghubungi Bakom Pemerintah terkait hal itu, namun belum mendapatkan respons.

Lihat juga Video M Qodari Jadi Kepala Bakom: Doa Saya Tambah Panjang Karena Tambah Berat

(amw/gbr)

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |