Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Marwan mengatakan salah satu opsi yang perlu disiapkan ialah kemungkinan tak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tak memungkinkan.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
"Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan, atau memang tidak lagi bisa berangkat," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia mengatakan, jika skenario tersebut terjadi, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tak hilang. Dia mendorong pemerintah bernegosiasi dengan berbagai penyedia layanan untuk membahas perihal keberangkatan jemaah haji.
"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua," ujarnya.
Di sisi lain, Marwan juga menyoroti kemungkinan skenario saat jemaah haji sudah berangkat ke Arab Saudi. Namun, jika ternyata saat tiba di Saudi terjadi peningkatan eskalasi konflik, sehingga perlu skenario kepulangan.
"(Misal) posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan skema penanganan tanpa membebani jemaah dengan biaya tambahan. Dia meminta pemerintah melakukan kajian ulang.
"Pertama, menghitung cost yang harus ditanggung oleh jemaah, dan tentu jemaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jemaah di Saudi," jelasnya.
Lebih lanjut, Marwan mengatakan sampai saat ini belum ada maklumat dari pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan penyelenggaraan haji. Menurutnya, Indonesia masih memiliki harapan ibadah haji tetap terlaksana tahun ini.
"Tidak ada mengasih maklumat, tetapi tidak ada yang membatalkan. Jadi sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji. Nah, kalau dulu kan ada maklumat COVID, kita tidak haji kan, kalau ini belum. Jadi kita masih ada harapan masih berhaji," tuturnya.
Sementara itu, mengenai umrah, Marwan menyebut pemerintah sebelumnya telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan. Sedangkan bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, kata dia, harus mengikuti arahan dari pemerintah.
Namun dia mencatat penerbangan jemaah umrah masih terus berlangsung hingga saat ini. Dia mengatakan penerbangan jemaah umrah dilakukan sejumlah maskapai seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Saudia.
"Imbauan yang disampaikan pemerintah ini kan pilihan-pilihannya ditentukan bagi jemaah dan pihak penyelenggara. Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa, mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya," jelasnya.
"Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu," sambungnya.
(amw/rfs)
