Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi pengembangan MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 rute Kembangan-Balaraja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan MoU ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan konektivitas transportasi massal lintas wilayah Jakarta dan Banten.
Penandatanganan itu disaksikan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026). Menurut Pramono, kerja sama ini berpotensi menjadi sejarah baru dalam sistem transportasi kawasan aglomerasi.
"Kalau apa yang ditandatangani tadi terwujud, ini sejarah banget dan tidak akan pernah terlupakan. MRT Jakarta bisa melayani wilayah yang jauh lebih luas, termasuk masuk ke Banten," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menjelaskan, MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan-Balaraja akan memperkuat sistem transportasi Jakarta dan wilayah aglomerasi yang saat ini dihuni sekitar 42 juta penduduk. Ia menilai pengembangan MRT lintas provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui kolaborasi antardaerah dan swasta.
"Ini simbiosis mutualisme. Jakarta diuntungkan, Banten diuntungkan, pengembang juga diuntungkan," ujarnya.
Pramono berharap MoU ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan nyata. Ia menargetkan, jika studi berjalan lancar, pembangunan MRT Kembangan-Balaraja bisa dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan.
"Yang paling penting bukan hanya MoU, tapi realisasinya," tegasnya.
Gubernur Banten Andra Soni juga menyambut baik penandatanganan MoU tersebut. Andra mengatakan Banten dan Jakarta saling membutuhkan, terutama dalam hal mobilitas pekerja yang setiap hari melintasi batas wilayah.
"Warga Banten, khususnya Tangerang Raya, sebagian besar bekerja di Jakarta. Karena itu, transportasi massal yang terintegrasi menjadi kebutuhan bersama," kata Andra.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan MoU ini difokuskan pada penyusunan kajian awal yang meliputi aspek kelembagaan, keuangan, serta teknis trase. Kajian tersebut diperkirakan akan rampung dalam waktu 8 hingga 10 bulan.
"Setelah studi selesai, baru nanti diputuskan skema pembiayaan dan teknis pembangunan lebih lanjut," ujar Tuhiyat.
(bel/jbr)
