Jakarta -
Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan demokrasi Indonesia harus terus dirawat, diperkuat, dan disesuaikan di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, polarisasi, serta perubahan geopolitik dan ekonomi global. Namun, proses tersebut tetap harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal itu disampaikan Siti Fauziah saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-81 MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam amanatnya, ia mengatakan perjalanan 81 tahun MPR dan DPR merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. MPR dan DPR telah tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat, sistem politik, dan ketatanegaraan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan kehadiran DPD pada 2004 semakin melengkapi sistem perwakilan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, MPR, DPR, dan DPD lahir dari semangat untuk menciptakan sistem dan tata pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila.
Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan, ketiganya dinilai harus mampu menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Aspirasi publik juga perlu diserap dan direpresentasikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
"MPR, DPR, dan DPD terus hadir dalam ruang publik sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi agar semakin baik. Karena sejatinya demokrasi tidak pernah selesai pada satu titik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).
Menurut Siti, perkembangan teknologi dan arus informasi tanpa batas telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Namun, kondisi tersebut juga membawa tantangan berupa disinformasi dan polarisasi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik serta mengancam kohesi sosial.
Karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa perlu dirawat melalui pendidikan, dialog, keteladanan, serta kemampuan mengelola perbedaan. Identitas kebangsaan juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri.
Selain itu, Siti menyebut perubahan geopolitik, transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, serta dinamika sosial sebagai sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Dia menilai penguatan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas.
Siti juga mengajak seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI untuk terus melakukan evaluasi, membaca perubahan, berinovasi, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Profesionalisme dan integritas harus menjadi landasan dalam menjaga marwah kelembagaan dan memberikan pelayanan terbaik.
"Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih baik, bergerak lebih cepat, berpikir lebih terbuka, dan memberikan pengabdian yang lebih bermakna," lanjut Siti.
Siti kemudian menutup amanatnya dengan sebuah pantun:
"Pergi ke taman memetik melati
Melati harum di pagi hari
Konstitusi kita jaga sepenuh hati
Persatuan bangsa kita rawat sampai nanti."
Simak juga Video 'Sosok Pelajar Sukabumi yang Ikut Kibarkan Merah Putih di Dasar Laut':
(akn/ega)
