Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan capaian swasembada pangan beras dalam setahun pemerintahannya tak terlepas kerja sama semua pihak termasuk upaya memangkas segala regulasi yang menghambat. Salah satunya terkait penyaluran pupuk ke para petani yang selama ini sering telat sehingga tak efektif membantu proses produksi pertanian.
"Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal, dulu pupuk sulit langka, para petani menjerit pabrik pupuk milik negara, pupuk kita subsidi tapi sampai ke tetani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan, ada 11 KL (Kementerian/Lembaga) yang harus menyetujui," kata Prabowo dalam Peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Ia mengatakan rantai yang panjang dalam persetujuan izin distribusi pupuk subsidi sebelumnya harus melewati 13 tanda tangan para pejabat termasuk bupati, sebelum pupuk sampai ke tangan petani.
"Tanda tangan gubernur dan bupati jadi dari pabrik sampai ke petani dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan!" seru Prabowo.
Sebelumnya pemerintah mengambil langkah besar dalam mengatasi keterlambatan distribusi pupuk subsidi dengan memangkas 145 regulasi yang dinilai memperlambat alur distribusi.
Sehingga prosedur administrasi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit kini disederhanakan, sehingga diharapkan petani dapat lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sempat mengatakan industri pupuk merupakan industri dengan peraturan dan pengelolaan yang kompleks. Terdapat 41 Undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta 6 peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pupuk. Untuk penyaluran ke petani pun, dibutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Akibatnya, petani sering terlambat mendapatkan pupuk.
"Mulai sekarang, tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah ataupun kementerian/Lembaga lain. Kementan langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan," ujar Zulhas akhir 2024 lalu.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
