Jakarta -
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi rencana pengalihan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kebijakan strategis dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2027 mendatang.
Menurut Fahira, keputusan tersebut dinilai berpotensi besar mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga ibu kota. Peralihan pengelolaan transportasi ini dituntut mampu mentransformasi layanan secara nyata. Pemindahan tanggung jawab tata kelola ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pergantian pengelola maupun unit armada semata.
"Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta. Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga," ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahira mengungkapkan, sering mendengar aspirasi warga terkait kehadiran JakLingko Laut selama berkeliling Kepulauan Seribu. Keberadaan moda transportasi kapal bagi warga kepulauan bukanlah sekadar penunjang sektor pariwisata. Fasilitas penyeberangan tersebut merupakan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga administrasi warga.
Guna memastikan kebijakan ini tepat sasaran, Fahira menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung.
Poin pertama menekankan pentingnya TransJakarta sebagai integrator layanan, bukan sekadar operator kapal biasa. Konektivitas langsung antarmoda dengan jaringan darat harus dipastikan tersambung mulus begitu penumpang tiba di pelabuhan.
"Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami. Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda," ucapnya.
Selanjutnya berfokus pada penyediaan prioritas kuota khusus bagi warga ber-KTP Kepulauan Seribu. Kelompok warga rentan hingga pelaku usaha lokal perlu mendapat kemudahan pemesanan tiket secara daring (Online) maupun luring (Offline). Penetapan tarif yang terjangkau dan adil melalui sistem subsidi terbuka juga masuk dalam catatan penting.
Lalu, pemerintah diminta menerapkan standar keselamatan pelayaran yang ketat tanpa kompromi. Keselamatan awak, kelaikan armada, kelengkapan manifes (Manifest), hingga sistem informasi cuaca harus disiapkan secara matang. Poin ini secara khusus menyoroti urgensi pelibatan para pelaku transportasi laut lokal agar tidak terpinggirkan.
"Efisiensi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian warga. TransJakarta justru dapat membangun ekosistem transportasi laut yang lebih tertib dengan menjadikan pelaku lokal sebagai bagian dari sistem," tegas Fahira Idris.
Terakhir, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan proses peralihan ini secara bertahap dan terukur. Langkah audit kelayakan armada, penyesuaian regulasi daerah, serta uji coba perlu dieksekusi jauh sebelum peluncuran resmi. Proses evaluasi layanan nantinya juga wajib menggunakan indikator yang berlandaskan pengalaman nyata para penumpang di lapangan.
"TransJakarta Laut harus menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu. Jika enam hal ini dijalankan, warga akan lebih mudah mendapatkan tiket, membayar lebih murah, bepergian lebih aman, dan memperoleh kepastian jadwal tanpa mematikan usaha masyarakat setempat," pungkas Fahira.
(anl/ega)
