Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti masalah pembagian desil dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai tidak tepat dengan kondisi sebenarnya masyarakat dan membuat keresahan di publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan kepada BPS terkait peningkatan akurasi dan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana salah satunya yakni permasalahan desil.
"Kami memberikan catatan bahwa BPS RI perlu meningkatkan akurasi dan kualitas DTSEN secara berkelanjutan sebagai basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, terutama kebijakan yang menggunakan klasifikasi desil sebagai dasar penetapan sasaran dan penerima manfaat program, termasuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial," kata Lalu dalam paparan pembuka rapat kerja (raker) bersama BPS, Rabu (2/9/2026) kemarin.
Dalam raker tersebut, disepakati bahwa BPS akan memperbaiki data desil yang memicu polemik di masyarakat. Perbaikan tersebut antara lain mencakup data pendidikan yang berkaitan dengan penentuan penerima beasiswa.
Bahkan, DPR memberikan waktu maksimal dua minggu untuk menyelesaikan permasalahan desil tersebut.
"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS," terang Lalu.
Tak hanya itu, pihaknya meminta BPS menjelaskan kepada masyarakat terkait sumber daya yang digunakan dalam menentukan desil. Kemudian bagi masyarakat yang mengajukan sanggah desil karena ketidaksesuaian data, dia meminta BPS merespons cepat dengan mengubah dalam waktu singkat.
Hal ini karena perubahan desil yang lama berdampak besar bagi sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.
"Karena banyak kebutuhan masyarakat kita yang tentunya berhubungan dengan desil seperti bantuan-bantuan yang seharusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima. Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama dan BPS sudah setuju," ujarnya.
(chd/haa)
[Gambas:Video CNBC]
