Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum I Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Ahmad Kharis buka-bukaan soal tingginya biaya operasional di sektor pertambangan.
Ia mengungkap dalam menjalankan bisnis tambang, salah satu biaya terbesar ada pada pengerjaan kontraktor. Hal tersebut bisa meliputi pengupasan tanah penutup (overburden removal) dan pengangkutan material, yang seringkali mencakup komponen biaya bahan bakar (BBM), perawatan alat berat, dan tenaga kerja.
"Kita perlu tau ujungnya paling besar di kami 85% yah kerjakan kontraktor. Kalau nikel kita yang paling banyak kerjakan, jadi investasi terbesar di kita. Buat jasa pertambangan selama dapat untung ya oke," jelas Ahmad dalam EV Transition in Mining Industry Outlook 2026, Rabu, (29/4/2026).
Melihat hal itu, ia pun berharap pelaku industri bisa mendapat insentif dalam mendorong keberlangsungan bisnis. Bahkan Pelaku industri siap mendorong penggunaan electric vehicle sebagai salah satu bentuk komitmen mendorong keberlanjutan.
"Policy pemerintah clear gimana menuju NZE. Tapi policy turunannya yang itu kita minta tolong pemerintah, kita ga tau import tax. Gimana mau beli (EV) bener ga ada insentif menarik," terangnya.
Seperti diketahui, industri tambang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kepastian konsesi hingga RKAB. Oleh sebab itu, pelaku industri menurut Ahmad butuh dukungan kuat dari berbagai pihak.
Bahkan untuk elektrifikasi, industri tambang juga sangat membutuhkan dukungan dari PLN. Hal ini sangat penting, mengingat penggunaan EV di sektor pertambangan dinilai sangat menguntungkan dalam menekan biaya operasional.
"lalu next sumber listrik PLN gimana sih kalu bicara ebt seberapa besar support EBT. Lalu apa iya ada heavy industry apa pemerintah udah beri insentif itu, lalu infra suport PLN gimana dari sisi transmisi dan kapasitas," pungkasnya.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
