Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, terutama terkait pemangkasan dana untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di hotel, membuat industri perhotelan Indonesia terancam mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Berdasarkan hasil survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Horwath HTL yang melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi mengungkapkan, sebanyak 88% responden pengusaha hotel memprediksi kemungkinan PHK sebagai langkah efisiensi.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran mengungkapkan, saat ini tingkat hunian atau okupansi hotel rata-rata secara nasional hanya sekitar 20%, jauh turun dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai 55%.
"Kondisi ini mirip dengan awal pandemi Covid-19, di mana tingkat hunian hotel merosot tajam. Perusahaan tentu harus melakukan efisiensi agar tetap bisa bertahan. Dan salah satu langkah yang paling memungkinkan adalah mengurangi tenaga kerja," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/3/2025).
Maulana menjelaskan, saat ini banyak hotel sudah tidak lagi mempekerjakan pekerja harian (daily worker). Namun, jika kondisi ini berlanjut sampai setelah Lebaran, gelombang PHK diprediksi akan merambah ke karyawan tetap.
"Skenario ini sama seperti yang terjadi di masa Covid-19, di mana banyak karyawan dirumahkan karena jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan tingkat okupansi," jelasnya.
Adapun salah satu penyebab utama anjloknya okupansi, menurut dia, karena berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel akibat efisiensi anggaran. Maulana menyebut kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai 40-60%. Dengan hilangnya agenda MICE dari pemerintah, potensi kerugian industri perhotelan diperkirakan mencapai Rp24,8 triliun.
"Reservasi untuk kegiatan pemerintah sekarang hampir tidak ada. Biasanya setelah Lebaran, kegiatan pemerintah akan kembali aktif dan membantu meningkatkan okupansi hotel," ungkap Maulana.
Kemudian, saat ditanya mengenai proyeksi jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK setelah Lebaran, Maulana belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia menegaskan, dampak efisiensi karyawan di sektor perhotelan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah ke depan.
"Kalau (pembatasan kegiatan MICE pemerintah di hotel) jadi new normalnya kebijakan pemerintah ke depan, kita prediksi akan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata, khususnya di hotel dan restoran," tukasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Prabowo Hemat APBN, 88% Pengusaha Hotel Bersiap PHK Massal
Next Article Bos Pengusaha Kasih Peringatan, Siap-Siap Gelombang PHK Pegawai Hotel
