Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog bakal menikmati penurunan bunga pinjaman, menjadi 3% mulai tahun ini, setelah mendapat dukungan pemerintah. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu memangkas beban pembayaran bunga perusahaan hingga lebih dari Rp1,07 triliun dalam setahun.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penurunan bunga pinjaman menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga ketahanan pangan nasional.
"Kami bersyukur (pemerintah) memberikan support kepada Bulog, yaitu pengurangan bunga bank. Yang bunga bank biasanya 7% sampai 8% diturunkan sampai menjadi 3%. Ini luar biasa dan dampak dari pengurangan bunga bank tersebut Bulog mampu untuk mengurangi biaya pembayaran bunga dalam satu tahun lebih dari Rp1,07 triliun rupiah," kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain bunga pinjaman yang lebih rendah, pemerintah juga memberikan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 2%.
"Ini suatu prestasi yang luar biasa, dan baru kali ini Bulog diberikan bunga yang begitu rendah, 3% dari pemerintah, dan diberikan tambahan subsidi bunga 2% dari pemerintah," ujarnya.
Rizal menjelaskan kebijakan penurunan bunga pinjaman mulai berlaku pada 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk penurunan bunga itu per 2026. Tahun 2026 sesuai dengan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.
Saat ditanya mengenai besaran penurunan bunga tersebut, Rizal menjelaskan Bulog nantinya hanya menanggung bunga sebesar 3%, sedangkan 2% sisanya akan ditanggung pemerintah melalui skema subsidi bunga.
"3% dan itu sudah sama yang ditanggung pemerintah subsidinya yang 2%. Subsidi pemerintah tambah 2% jadi 5%. 3%-nya dicicil Bulog, 2%-nya dicicil / dibantu subsidi oleh pemerintah demikian," jelasnya.
Selain memperoleh penurunan bunga pinjaman, Bulog juga telah mendapatkan persetujuan pemerintah terkait perubahan skema margin perusahaan. Rizal mengatakan, kebijakan tersebut diproyeksikan membuat neraca keuangan Bulog menjadi positif hingga sekitar Rp1,14 triliun pada akhir tahun.
Ia menilai berbagai dukungan pemerintah tersebut akan memperkuat kondisi keuangan Bulog sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Perubahan mekanisme margin Bulog sendiri telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 3 Tahun 2026, yang mengubah Perbapanas Nomor 7 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur komponen dan mekanisme penghitungan margin Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja Bulog dalam menjaga stok pangan nasional.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
