Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meluncurkan program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang pengelolaan kawasan perbatasan negara. Program ini dikemas sebagai sosialisasi sekaligus forum dialog mengenai peran, tugas, dan fungsi BNPP.
Kegiatan perdana BNPP MENYALA digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat pada Selasa (3/3). Agenda ini menjadi pembuka rangkaian nasional yang akan digelar di delapan ibu kota provinsi perbatasan, melibatkan praja IPDN dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri.
Forum tersebut dibuat interaktif sebagai ruang diskusi antara BNPP RI dan praja IPDN sebagai calon aparatur pemerintahan. Melalui pendekatan ini, BNPP menyapa langsung peserta, membahas tantangan, dinamika, serta peluang pembangunan kawasan perbatasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menekankan pengelolaan perbatasan memerlukan aparatur yang memiliki pemahaman lintas sektor serta kemampuan koordinasi yang kuat.
"Perbatasan itu membutuhkan dirigen. Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh, sehingga kelak mampu mengoordinasikan pelayanan dan tata kelola di kawasan perbatasan tanpa ego sektoral," tegas Komjen Pol. Makhruzi, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Makhruzi menjelaskan materi yang dibahas meliputi pengenalan batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga isu-isu aktual di kawasan perbatasan. Ia juga menekankan kehadiran aparatur negara di perbatasan tidak hanya administratif, tetapi turut menjaga dan memperkuat nasionalisme masyarakat.
"Praja dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan harus dijaga melalui pelayanan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata instruksi formal," tambahnya.
Ia berharap kegiatan ini meningkatkan pemahaman praja terkait tugas dan fungsi BNPP, sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi BNPP dengan IPDN serta mendorong publikasi positif program.
"Mudah-mudahan adek-adek kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan sampai akhir dengan nilai yang baik dan attitude yang baik," tegas Komjen Pol. Makhruzi.
Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis mengajak praja IPDN melihat perbatasan dari perspektif konseptual dan global. Ia memaparkan teori dan evolusi konsep perbatasan, fungsi strategis kawasan perbatasan, serta dinamika pengelolaan perbatasan di berbagai negara. Nur Kholis juga menyoroti isu strategis seperti hak asasi manusia di wilayah perbatasan dan pentingnya pola pikir kritis bagi calon aparatur negara.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Dr. Maris Gunawan Rukmana. BNPP menilai program ini diharapkan meningkatkan pemahaman praja tentang peran strategis BNPP, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan perbatasan, serta memperkuat komitmen generasi muda dalam mendukung pengelolaan perbatasan yang berdaulat dan berkelanjutan.
Melalui BNPP MENYALA, BNPP RI menyatakan komitmennya untuk terus hadir di kalangan generasi muda, membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, serta menyiapkan SDM aparatur yang berwawasan kebangsaan dan siap mengabdi di kawasan perbatasan NKRI.
(ega/ega)
